Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    OPD Prov. Jabar Terima DPPA APBD Perubahan 2014

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10051.jpg

    BANDUNG–Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat menerima Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2014 serta dokumen implementasi kerja di Ruang Sidang Soehoed Warnaen, Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Jl. Ir. H. Djuanda No. 287 Bandung, Selasa (4/11).

    Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berpesan agar anggaran dapat digunakan dengan sebaik-baiknya serta tetap mengutamakan asas kehati-hatian dalam penggunaannya.
     
    Pada sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Wawan Ridwan, lebih lanjut Gubernur pun berharap seluruh OPD memiliki komitmen untuk menggunakan anggaran tepat sasaran dan tepat waktu. “Dengan diterimanya DPPA SKPD berarti SKPD sudah bisa memulai pelaksanaan kegiatan. Gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya, secara saksama, tepat sasaran, tepat waktu, dan cegah penyimpangan”, ungkap Wawan dalam sambutan Gubernur.
     
    Selain itu, dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran agar dapat mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk itu, semua OPD harus dapat menjamin rencana kerja dan anggaran yang telah tertuang dalam DPPA SKPD ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
     
    Gubernur pun ingin dalam tahap pelaporan keuangan, semua OPD dapat menyampaikan laporan secara berjenjang dengan baik dan tepat waktu, sebagai cerminan dari tertib administrasi, pencatatan sesuai peraturan yang ditetapkan, dan akuntabilitas administrasi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan hal ini telah memberikan keberhasilan kepada Pemprov Jawa Barat dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dalam laporan keuangannya selama 3 tahun berturut-turut.
     
    Khusus proses penganggaran sampai pencairan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, Gubernur berpesan bahwa proses verifikasi dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan ketentuan tersebut. Sementara itu, permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Kabupaten/Kota harus sudah diterima Biro Keuangan paling lambat tanggal 28 November 2014.
     
    Anggaran Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam APBD Perubahan TA 2014 mencapi Rp 24,787 Triliun lebih. Sementara bantuan untuk kabupaten/kota yang diserahkan pada kesempatan ini mencapai Rp 4,6 Triliun.
     
    Pada acara yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Asisten Daerah Bidang Administrasi dan para Kepala Biro Setda Jabar, Kepala Bappeda Jawa Barat, para Kepala OPD, serta Bupati/Walikota dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini, Gubernur pun menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Jawa Barat dan tim anggaran Pemerintah Daerah atas kerja kerasnya dalam penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2014, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014, serta DPPA SKPD TA 2014 ini dapat diselesaikan dengan baik.
     
    Gubernur berharap agar kedepannya Pemerintah Jawa Barat dapat lebih meningkatkan kinerja dan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus