Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dengar Pendapat Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, Netty Garis Bawahi Kejelasan Payung Hukum

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10122.jpg

    JAKARTA -- Perempuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penentuan peradaban bangsa, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sama halnya dengan peran Anak sebagai penerus kelangsungan kehidupan bangsa, sehingga harus diberikan ruang untuk tumbuh kembang sesuai dengan usia dan bakatnya serta diberikan perlindungan hak-hak dasarnya.

    Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan, kasus mengenai kekerasan pada Perempuan dan Anak seperti fenomena gunung es maka perlu penanganan dari titik hilir yaitu keluarga. P2TP2A dan Pemprov Jawa Barat sendiri telah melakukan berbagai cara dalam pencegahan dan penanganan tetapi perlu adanya kejelasan payung hukum terhadap korban dan khususnya bagi pelaku agar jera.

    Hal ini mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan bahasan menyikapi kasus-kasus kekerasan perempuan,pelecehan seksual pada anak dan human trafficking di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI gedung Nusantara II Jakarta, Rabu (12/11).

    "Adapun upaya yang dilakukan melalui promotif melalui iklan layanan masyarakat, preventif melalui Gerakan 20 Menit Orangtua mendampingi anak dan PABM (dalam proses), kuratif melalui penanganan secara medis psikologis hukum dan rehabilitatif melalui pelatihan serta pemberdayaan," lanjut Netty.

    Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait ingin memastikan adanya keadilan hukum bagi korban, maka sangat diperlukan mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera merevisi pasal 81, 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan mengubah hukuman 3 tahun minimal dan 15 tahun maksimal bagi pelaku menjadi minimal 20 tahun.

    "Maksimal seumur hidup ditambah dengan pemberatan hukum kebiri melalui suntik kimia bagi pelaku kejahatan seksual dewasa," tegasnya.

    Komisioner Komnas Perempuan Tumbu Saraswati mengungkapkan ada 15 jenis kekerasan seksual terhadap perempuan dari hasil pantauan selama 15 tahun (1998-2013), yaitu perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, praktik tradisi bernuansa seksual dan kontrol seksual lewat aturan diskriminatif moralitas dan agama.

    "Ternyata dari fakta yang terungkap bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dekat baik keluarga atau tetangga. Hal ini disebabkan kekerasan seperti yang disebutkan di atas belum semuanya tertampung oleh KUHP yang berlaku sekarang," jelasnya.

    Walaupun pasal-pasal dalam KUHP sudah ada yang menampung bentuk-bentuk kekerasan seksual tetapi enforcement nya tidak optimal karena banyak faktor penghambatnya, seperti budaya masyarakat. Karena itu solusi di legislasi sebagai pembuat undang-undang menjadi sangat penting. Diperlukan suatu UU khusus mengenai kekerasan seksual yang mencakup aspek permasalahannya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus