Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemkab.Bandung Gelar BIMTEK Perizinan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10146.jpg

    BANDUNG-Sebanyak 30 pejabat struktural eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Perizinan dan Character Building Tahun 2014 di Puri Setiabudhi Residence Hotel, 12-13 Nopember lalu 2014.

    Kegiatan yang digelar oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Bandung tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja pejabat struktural dan petugas pelayanan perizinan dalam penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kabupaten Bandung.

    Sementara tujuan diselenggarakannya kegiatan itu, menurut Kepala BPMP Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana adalah dalam upaya meningkatkan pemahaman teknis, kepekaan kepedulian dan kebersamaan antar pejabat struktural dan petugas dalam penyelenggaraan perizinan melalui PTSP.

    Ruli berharap dengan kegiatan bintek ini bisa menciptakan sinergitas pengkoordinasian antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, "Sehingga penataan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung akan semakin membaik", ucap Ruli Hadiana.

    Penataan pelayanan perizinan, dijelaskan Ruli dimaksudkan menuntaskan persoalan perizinan yang sering dikeluhkan masyarakat. Untuk melakukan perubahan mendasar terhadap perizinan di Kabupaten Bandung, pihaknya berkeinginan mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap pemerintah sebagai penguasa atas perizinan menjadi pelayan perizinan.

    Perizinan di pemerintah biasanya diidentikan dengan proses yang berbelit-belit, pengurusan yang lama, biaya mahal, informasi yang tidak jelas serta terjadi percaloan, "Dengan penataan pelayanan melalui satu pintu ini, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penyerahan dokumen akan dapat diperoleh dengan mudah, sederhana, cepat, transparan, tidak mahal serta tanpa percaloan", kata Ruli seraya menyebutkan hal itu dimaksudkan agar dapat menjadi daya tarik para investor.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung H.Dadang Mocahmad Naser, SH, S.Ip berpesan hendaknya seluruh OPD terkait ikut menguatkan posisi pemerintah sebagai pemberi izin, agar pendirian bangunan di suatu tempat bukan berdasarkan izin masyarakat.

    Untuk mengantisipasi hal itu, menurut Dadang Naser perlu pengawasan yang ketat. Pertegas aturan pimpinan, hindari tumpang tindih kewenangan serta sering memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan proses penerbitan perizinan melalui aturan yang benar.

    "Tapi Saya ingatkan pula, bagi para pemimpin hendaknya mengawasi staf-stafnya agar mereka tidak membuat aturan-aturan tersendiri di lapangan yang dapat mengakibatkan pelanggaran dalam proses penerbitannya", tegas Dadang Mochamad Naser.

    Ditambahkannya, dalam proses penerbitan perizinan, agar penerbitan tersebut harus berdampak pada kepentingan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. "Izin yang diberikan juga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah", tukasnya pula.

    Sementara Asisten Pemerintahan Yudhi Haryanto, SH, SP1 mengatakan jika representasi PTSP Kabupaten Bandung tidak maksimal, maka seluruh pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bandung pun akan dianggap buruk oelh masyarakat. "Maka dari itu, masalah perizinan ini tidak dibebankan saja kepada BPMP, namun dibutuhkan tanggungjawab serta kerjasama dari semua OPD terkait juga", ucap Yudhi,

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus