Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jabar Raih National Procurement Award 2014

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10166.jpg

    JAKARTA–Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan nasional, kali ini anugerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/ Jasa 2014 yang digelar di Balai Sudirman, Jl. Saharjo No. 268 Jakarta Selatan, pada Selasa (18/11), Jawa Barat meraih National Procurement Award 2014 kategori Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.

    Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

    National Procurement Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, akselerasi implementasi e-Procurement (lelang/tender elektronik), dan kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik.

    Total ada 14 penghargaan, dan bersama provinsi Jawa Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah mendapat penghargaan dalam kategori yang sama melalui kebijakan pemdanya yang telah menerapkan secara baik proses e-Procurement-nya. Penghargaan juga diberikan kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang berprestasi.

    Perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sangat menggembirakan. Tahun ini, 88 ribu paket telah dilelang secara elektronik dengan nilai lebaih dari Rp 227 Triliun. Dari transaksi ini tercatat penghematan lebih dari Rp 10 Triliun dan akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran belanja negara.

    Dalam siaran pers-nya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa nilai dari APBN/APBD 2014 sebesar Rp 1.800 Triliun, dan setidaknya 40% APBN Indonesia dialokasikan untuk belanja pengadaan barang/jasa. Apabila anggaran tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat.

    LKPP pun terus mendorong agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.

    Dalam Rakernas LKPP yang tahun ini mengambil tema: “Mantapkan Pengadaan Nasional yang Kredibel Menuju Indonesia Hebat”, diikuti lebih dari 2.600 peserta yang terdiri dari Kepala Daerah, perwakilan LPSE, ULP, dan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dari seluruh Indonesia.

    Acara diisi dengan diskusi mengenai arah kebijakan pengadaan, penguatan peran kelembagaan ULP, peningkatan kualitas layanan LPSE, peningkatan jumlah transaksi lelang secara elektronik, peningkatan persaingan sehat antar-pelaku usaha, peningkatan kredibilitas pengadaan barang/ jasa pemerintah, serta upaya memaksimalkan peran pengawasan proses melalui APIP.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus