Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Teken Penyesuaian Tarif Bus Kota dan AKDP

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10170.jpg

    BANDUNG – Dampak kenaikan harga BBM dan komponen lainnya, seperti suku cadang, biaya modal, inflasi, dsb diperlukan adanya penyesuaian tarif angkutan penumpang umum AKDP kelas ekonomi dan angkutan Bus Kota dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan pelayanan.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menambahkan penyesuaian tarif ini juga sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan. Hal ini diungkapkannya Selasa (18/11) menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan harga premium dan solar.

    Dasar Gubernur menaikkan tarif angkutan ini adalah UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 182 Ayat (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: b. Gubernur untuk angkutan orang melampui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. Kemudian diturunkan pada Perda Jabar No.3/2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 

    Tarif bus besar/sedang, batas atasnya Rp 220,15 per penumpang per kilometer (sebelumnya Rp 175,35) dan batas bawah Rp 135,48 (sebelumnya Rp 107,9). Sementara bus kecil, batas atasnya Rp 303,03 (sebelumnya Rp 243,68) dan batas bawahnya Rp 186,48 (sebelumnya 149,96).

    Gubernur juga menetapkan tarif bus Damri yang ditetapkan tarif jauh dekat-sama atau flat fare. Bus Damri via tol menjadi Rp 5.500 per orang dan non-tol Rp 4.000, naik Rp 1.000 dibandingkan tarif sebelumnya. Sementara khusus tarif bus Damri untuk pelajar Rp 2.000, naik Rp 500.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus