Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub Gagas Perluasan Sektor Kerjasama Mitra Praja Utama

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10241.jpg

    Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berpendapat untuk meningkatkan kerjasama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU), bukan hanya di bidang ketahanan pangan, melainkan juga di bidang perhubungan atau transportasi, yang dapat menguntungkan bagi seluruh Provinsi anggota MPU.

    Dengan begitu menurut Deddy, fungsi forum kerjasama daerah MPU dapat lebih efektif dan efisien.

    “Dari tahun ke tahun selama ini hanya membicarakan masalah ketahanan pangan saja”, pungkas Deddy ditemui usai melangsungkan rapat kerja yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/11).

    “Sebenarnya kerjasama bisa ditingkatkan dalam bidang perhubungan, seperti bagaimana koordinasi angkutan-angkutan darat yang semestinya. Namun jangan sampai merugikan salah satu pihak”, paparnya tegas.

    Salah satu bentuk kerjasama di bidang perhubungan yang diusulkan Deddy yaitu dibangunnya infrastruktur yang dimanfaatkan bersama, seperti pelabuhan dan jalan tol. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan dengan penanaman investasi, seperti Provinsi DKI Jakarta yang tertarik untuk menanamkan modal di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

    Forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama (MPU) melibatkan 10 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, rapat MPU yang mengambil tema “Menjalin Sinergitas Kompetensi dan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Membangun Kedaulatan Pangan” ini masih mengutamakan masalah ketahanan pangan, terutama komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, serta gula.

    Rapat tahunan ini dihadiri pula oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, perwakilan dari Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Pimpinan maupun perwakilan dari masing-masing provinsi anggota MPU.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus