Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10343.jpg

    SUBANG-Permasalahan permohonan informasi oleh masyarakat perorangan maupun organisasi kepada instansi pemerintah masih menjadi tantangan di kalangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah. Khususnya memilah “informasi yang dikecualikan”, yaitu informasi yang bisa tidak dipublikasikan bahkan rahasia.

    Hal tersebut terungkap dalam sesi tanya-jawab Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Rapat Bupati Subang II, Selasa (9/12).

    Seperti yang dikemukakan Sekretaris Inspektorat Daerah (Irda) Kab Subang, Deden Hendriana yang mengatakan pentingnya koordinasi mengenai kejelasan “informasi yang dikecualikan”. Terlebih bila ada permintaan informasi dari luar suka dijawab dengan “perlu dikoodinasikan dengan Irda”.

    Sementara masalah lainnya disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kab Subang, Yosef Pramastoni yang menyatakan sering kebingungan menghadapi permintaan informasi selain data tertulis juga pertanyaan lisan dari pemohon. Sedangkan jawaban atas pertanyaan tersebut subtansinya merupakan kebijakan pimpinan.

    Berbagai permasalahan tadi ditanggapi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Budi Yoga Permana yang menjadi narasumber. Budi mengatakan, bahwa dokumen bersifat “dikecualikan” memiliki kriteria tertentu. Salah satunya ialah selama kegiatan masih berlangsung informasi belum bisa dipublikasikan, misalnya proses Pengadaan Barang. “Selama proses pengadaan, informasi bisa dikecualikan untuk tidak dibuka dulu kepada publik. Namun bila telah selesai tidak rahasia (dikecualikan) lagi,” ujar Budi.

    Selanjutnya kata Budi, sebagai pejabat informasi publik harus bisa memilah dalam memberikan informasi kepada publik. Seringkali kita berhadapan dengan publik yang memohon informasi dari kegiatan yang masih berlangsung. Sedangkan aturan lain membolehkan namun disisi lain undang-undang membolehkan pula untuk mengecualikan untuk disampaikan. Situasi ini menuntut kepiawaian pengelola informasi dalam menyikapinya. Saat itu akan ada pilihan apakah  akan mematuhi UU atau peraturan lain? "Bapak sebagai pengelola informasi apakah akan mematuhi undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan lainnya?" ujar Budi menjelaskan.

    Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Subang dalam rangka memperluas sosialisasi keberadaan UU No. 14 tahun 2008 dan menggali permasalahan yang terjadi di lapangan serta mengupayakan solusi terbaiknya. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Abdurakhman, M.Si, Asisten tata Praja, Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si dan dihadiri peserta PPID dari berbagai instansi dan lembaga.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus