Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub : Tingkatkan Pengawasan Internal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10354.jpg

    JAKARTA-Dalam upaya pencegahan korupsi di tubuh birokrasi, pemerintah akan lebih memaksimalkan kinerja lembaga pengawas internal agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Karenanya Kementrian Dalam Negeri Menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) 2014 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (10/12).

    Usai membuka Rakor, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, bahwa pengawasan internal itu muncul karena ada tindakan korupsi. Karenanya pengawasan internal tersebut harus semakin baik. ”Karena ada Korupsi maka ada pengawasan internal. Kalau tidak ada pengawasan internal korupsi semakin menjadi-jadi. Ada saja dan masih ada (korupsi). Jadi pengawasan harus lebih baik,” ujar sosok yang akrab disebut JK dihadapan media.

    Wapres Juga menambahkan, bahwa sistem pengawasan saat ini sudah berlapis-lapis untuk mencegah timbulnya korupsi. ”Pengawasan internal sifatnya itu dibawah langsung pimpinan. Kemudian ada BPK yang internalnya langsung ke Presiden. Kemudian ada KPK yang eksternalnya setelah itu. Jadi ada berlapis tiga itu dari pengawasannya. Kemudian dari penegak hukumnya masih ada tiga lagi jadi ada enam,” ujarnya menambahkan.

    Senada dengan Wapres. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang menghadiri acara tersebut mengatakan bahwa sistem pengawasan internal harus lebih dimaksimalkan. Terutama dengan adanya aturan baru yang memungkinkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) memeriksa suatu laporan selama 60 hari sebelum melalui jalur hukum. Sehingga tidak ada pemanggilan tanpa data yang jelas dan para pembuat kebijakan tidak terhambat kinerjanya.

    ”Sekarang ada hal yang menarik, kesatu bagaimana memfungsikan APIP. Penelitian dalam 60 hari ketika ada laporan temuan, harus segera ditanggapi. Kalau tidak, maka diserahkan kepada aparat hukum, jelas Deddy Mizwar.

    Jadi, sebetulnya jangan setiap orang setiap saat bisa dipanggil suka-suka tanpa ada data yang jelas. Tetapi bagaimana memfungsikan aparat pengawasan internal pemerintah daerah. Itu penting jadi nanti PPK kita, para pejabat pembuat komitmen kita ga ketakutan. Lama-lama kalau ga ada yang mau jadi PPK. Ya ga akan jalan semua program,” ujar Deddy disela-sela acara.

    Deddy Menambahkan, aturan tersebut merupakan jaminan bagi para pembuat kebijakan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Karena pengawasan internal dibentuk untuk hal tersebut. ”Dengan aturan selama 60 hari ini, maka harus segera ditindak lanjuti oleh inspektorat. Kalau dilaporannya ada temuan harus ditindaklanjuti. Andai kata tidak selesai dalam 60 hari itu, bisa langsung pada aparat penegak hukum.

    Saya kira itu jadi jaminan bagi pejabat pemerintah, kalau engga ya kembalikan. Ya semestinya harus dimaksimalkan APIP,” pungkas Deddy.

    Rakor tersebut diikuti oleh 250 peserta terdiri dari pejabat pengawas daerah dari seluruh Indonesia, dan diisi oleh diskusi seputar pengawasan internal dengan pembicara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Wakil KPK, Zulkarnain dan Wakil BPK, Sapto Amal Damandari yang kemudian ditutup oleh Menko Polhumkam Tedjo Edhy Purdijanto.

     

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus