Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Siapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10417.jpg

    BANDUNG. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mempersiapkan SVLK. Setidaknya dengan SVLK dapat meningkatkan perdagangan produk kayu legal dari Indonesia.
     
    Hal demikian, diungkapkan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan
    Kehutanan, Bambang Hendroyono dalam keterangannya kepada wartawan di Grand Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jum’at, 19 Desember 2014.
     
    Bambang, lebih lanjut memaparkan SVLK adalah sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi. Proses verifikasi legalitas kayu dilaksanakan oleh aduditor independen dalam rangka memeriksa legalitas kayu dan produk dari kayu yang dipanen, diolah dan dibeli dari Indonesia.
     
    Pemerintah, menargetkan pada Bulan Januari 2015 seluruh produk kayu Indonesia untuk perdagangan domestik dan ekspor harus mempunyai sertifikat legalitas kayu.
     
     Bambang, lebih menambahkan seiring dengan dibuatnya SVLK  Revisi ijin atas usaha kayu juga dilakukan. Bagi pengelola, diwajibkan membuat perencanaan yang meliputi  rencana kerja tahunan dan rencana usaha.

    Melalui kebijakan ini, dapat menekan ekonomi biaya tinggi dalam mengelola usaha kehutanan terutama dalam pengelolaan hutan. SVLK, pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola pengelolaan hutan dari mulai hulu. Di sisi lain, ujar Bambang Ilegal loging bisa dicegah melalui penelusuran dokumen. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus