Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tidak Ada Untung Jual Miras

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10973.jpg

    SUBANG-Kontribusi keuntungan (profit) minuman beralkohol atau minuman keras (miras) bagi usaha kepariwisataan bernilai nol alias tidak memiliki nilai sama sekali. Ketegasan tersebut disampaikan anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Subang (PHRI), Muhammad Nuzul dalam kegiatan hearing (dengar pendapat) bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Subang.

    “Kami tidak jualan (minuman beralkohol), karena memang tidak menghasilakan (keuntungan). Untuk perusahaan sama  sekali tidak mendapatkan keuntungan (profit, pen),” ujar Nuzul di Gedung DPRD Subang, Selasa (10/2).

    Ketika ditanyakan untuk pelayanan kepada wisatawan non-muslim atau wisatawan asing yang ingin mengkonsumsi minuman beralkohol kembali ditegaskan oleh Nuzul bahwa perusahaan tidak menjual minuman beralkohol. “Saya sebagai pengusaha di objek wisata, tidak menjual (minuman alkohol),” tegasnya lagi. Apabila mereka membawa sendiri segala bentuk akibatnya diserahkan kepada mereka.

    Diakui oleh Nuzul bahwa sebelumnya pernah berjualan tetapi sejak 1995 telah dihentikan. Sisa (stok) minuman beralkohol langsung dibuang. “(Ternyata) itu membodohi masyarakat. Kami masih bisa untung dengan tidak menjual minuman keras,” tegasnya.

    Kegiatan hearing yang dipimpin menurut Wakil Ketua DPRD Subang, Agus Masykur ini dalam rangka bertujuan untuk memperoleh masukan dari unsur masyarakat khususnya para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku usaha khususnya yang begerak di bidang kepariwisataan dalam penyusun Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Pengendalian Minuman beralkohol di Kabupaten Subang. Mengingat sebelumnya pernah disusun dan disahkan Peraturan daerah (Perda) tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Subang. Namun kemudian berhasil dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan peraturan/undang-undang yang lebih tinggi. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota PHRI Subang, Ormas Islam dan instansi pemerintah yang terkait.

    Anggota PHRI lainnya menyampaikan harapan bahwa Perda yang dibentuk bisa memberikan sangsi tegas. “Sangsi yang diberlakukan dalam Perda ini saya harap bukan saja memberikan efek jera. Tetapi memberikan efek memutuskan,” ujar Tuti Suparyanti, salah satu anggota PHRI yang mengelola restoran di kawasan Pantura Subang.

    Menurut Tuti, dirinya sangat menyesalkan dengan maraknya minuman keras yang menyatu dengan kegiatan budaya. Seperti penampilan Sisingaan di Pantura hampir disertai dengan minuman keras. Terlebih wilayah Pantura Subang bisa disebut sebagai wajah Subang secara langsung.

    Sedangkan tokoh agama dari unsur Front Pembela Islam, Habieb Salim menyampaikan supaya Perda dengan tegas melarang keberadaan minuman keras di Kabupaten Subang. Pihaknya akan terus ber-amar ma’ruf nahyi munkar. “Bila larangan miras tetap diberlakukan  kami akan terus melakukan sweeping,” tegasnya.

    Raperda yang disusun oleh DPRD Subang sebagai tuntutan atas pengaturan minuman beralkohol di Kabupaten Subang. Sebelumnya pernah disahkan Perda serupa yaitu Perda No. 10 tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Penyimpanan dan Konsumsi Minuman Beralkohol. Namun pasal 3 dan pasal 4 Perda tersebut dibatalkan melalui Putusan MA No. 09 P/HUM/2010 tanggal 3 Nopember 2010 mengenai Uji Materil terhadap "Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan dan Konsumsi Minuman Beralkohol". Dinyatakan bahwa pasal 3 dan Pasal 4 Perda No. 10 tahun 2010 adalah tidak sah karena bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus