Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ruddy Tantang Tergugat Hadirkan Dokumen Asli Lahan Gasibu

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11093.jpg

    BANDUNG–Selaku Kuasa Hukum Gubernur Jawa Barat dan Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemprov Jabar dalam kasus pemalsuan dokumen lahan Gasibu, Ruddy Gandakusumah yang juga Kepala Biro Humas, Protokol & Umum (HPU) Setda Pemprov Jawa Barat menantang tergugat Ridha Faridha untuk menghadirkan dokumen asli kepemilikan lahan Gasibu. Ruddy menduga kuat dokumen lahan Gasibu yang tergugat miliki telah dipalsukan.
     
    Usai menjalani sidang sebagai saksi dalam kasus tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jl. LLRE Martadinata No. 74-80 Kota Bandung, Senin (16/2), Ruddy merasa puas dapat menghadikran fakta hukum seputar pemalsuan dokumen tersebut, serta berharap proses persidangan berjalan adil atau “fair play” melalui keputusan yang didasarkan pada fakta persidangan dan hati nurani.
     
    “Saya merasa puas diberikan kesempatan untuk menjelaskan fakta hukum di depan pengadilan, tentang fakta hukum yang saya ketahui, saya alami, dan saya rasakan langsung dalam proses pembelaaan saya sebagai Kuasa Hukum Gubernur Jawa Barat. Saya meyakini dan mudah-mudahan proses persidangan ini akan fair play, melihat dan mendengarkan dari semua pihak, serta memutuskan sesuai dengan hati nurani”, ujar Ruddy kepada para awak media.
     
    Ruddy meyakini bahwa surat keterangan, surat penetapan, serta surat keputusan pengadilan telah dipalsukan oleh pihak tergugat dan hal tersebut menjadi pertaruhan untuk pengadilan. Menurut Ruddy, novum atau bukti baru yang tergugat hadirkan dalam persidangan merupakan dokumen yang salah.
     
    “Putusan tahun 1948 (akibat perjanjian Renville dan Linggarjati) Siliwangi keluar dari Jawa Barat, sehingga pemerintahan Hindia Belanda, Negara Pasundan, dan bahasa yang digunakan pengantar ketika itu Belanda. Sementara bukti novum yang mereka pakai berbahasa Indonesia dan ejaan juga salah, tidak lengkap isinya. Capnya juga salah. Itu fakta”, ujar Ruddy.
     
    Untuk itu, Ruddy pun mempertanyakan serta menantang tergugat untuk menghadirkan dokumen yang asli. “Pertanyaannya sekarang kalau mereka memang punya aslinya buktikan aslinya dimana dan buktikan isinya sama tidak dengan yang ada di Pengadilan Negeri”, papar Ruddy.
     
    Kasus pemalsuan dokumen Negara ini terungkap dan sudah bergulir selama 5 lima tahun atau sejak 2010 lalu. Ruddy mewakili Pemprov Jabar melaporkan pemalsuan dokumen tersebut ke Polda pada tanggal 4 Maret 2010 lalu. Polisi pun menetapkan Ridha sebagai tersangka.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus