Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPJS Sosialisasikan Programnya

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11138.jpg

    BANDUNG-Sesuai dengan amanah UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dimana setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Paradigma  serta kesadaran masyarakat terhadap Program Jaminan Sosial di Indonesia kini mulai meningkat, mengingat untuk beberapa tahun sebelumnya masih banyak yang belum memahami pentingnya Jaminan Sosial bagi diri dan keluarganya.

    Namun ketika berbicara perihal Jaminan Sosial, masyarakat hanya mengetahui hanya ada satu penyelenggara dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. Padahal sudah jelas UU No.24 Tahun 2011 yang mengamanahkan 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan perubahan dari PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial khusus di bidang Ketenagakerjaan.

    Sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek (Persero) hanya mewajibkan Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah / gajih sekurang-kurangnya Satu Juta Rupiah. Namun ketika berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tidak lagi membatasi segmentasi peserta yang hanya berasal dari pihak perusahaan swasta ataupun BUMN, dan
    BUMD.

    Darmadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I menyatakan bahwa Turunan regulasi yang mengatur penahapan kepesertaan terhadap Pegawai Negeri Sipil pun kini diatur dalam Peraturan Presiden No.109 Tahun 2013, dimana untuk segmentasi peserta diperluas dengan keikutsertaan PNS, TNI dan Polri.

    "Berbeda dengan Perusahaan Swasta yang diberikan perlindungan Jaminan Sosial secara Universal Coverage, PNS, TNI dan Polri akan mendapatkan program tersebut secara bertahap, dikarenakan beberapa program masih dilaksanakan oleh penyelenggaran jaminan sosial lainnya seperti Taspen maupun Asabri," ujarnya.

    Untuk keikutsertaan PNS terutama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan Perpres No.109 Tahun 2013 dan Permendagri No.37 Tahun 2014 telah dianggarkan untuk 21.000 Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu satu tahun. Ini berarti rata-rata dapat kita hitung untuk iuran per orang dalam satu bulan hanya sebesar Rp 21.825,40 untuk 2 Program Jaminan Sosial diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

    BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I telah melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh
    Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemerintah Kota Bandung. Dimana dalam hal sosialisasi tersebut, diberikan informasi dan pemahaman tentang benefit serta prosedur dalam menggunakan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang telah di amanahkan dalam Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. jo

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus