Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Larangan Impor Pakaian Bekas Sudah Ada Sejak 2002

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11152.jpg

    BANDUNG- Pro dan kontra terhadap maraknya penjualan barang bekas import khususnya pakaian yang saat ini marak  di sejumlah daerah di Jawa Barat, masih saja berlangung.

    Padahal menurut  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arief, larangan impor barang bekas, khususnya pakaian telah ditegaskan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2002 lalu, melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

    “Kalau mengacu kepada aspek yuridis ada ketentuannya, yang ditandatangi oleh Menteri Perindusterian dan Perdagangan waktu itu Rini Sumarno, dalam keputusan menteri tersebut, menegaskan bahwa larangan impor untuk gombal baru maupun gombal bekas atau kain yang sudah lama tidak termanfaatkan,” ucapnya.

    Ferry juga menyatakan, larangan import barang bekas, khususnya pakaian, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 tahun 2014, bahwa barang yang diimport merupakan barang-barang yang baru.

    “Dalam UU Perdagangan ditegaskan, semua barang yang diimport semuanya harus barang baru,” kata Ferry, kepada www.Jabarprov.go.id, di Gedung Sate, beberapa waktu lalu. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus