Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Proses Lelang Elektronik Maksimal 3 Hari

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11271.jpg

    BANDUNG-Perpres Nomor 4 tahun 2015 telah diterbitkan pada tanggal 16 Januari. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Setiabudi Arijanta mengatakan, dengan Perpres dan Inpres baru tersebut, muncul sistem baru untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem baru ini membuat waktu lelang menjadi hanya tiga hari.

    "Proses e-tendering berlangsung cepat. Masuk ke e-katalog, lewat web. Hanya butuh waktu tiga hari, sedangkan sistem sebelumnya membutuhkan waktu hingga 12 hari," paparnya.

    Menurutnya, sistem baru ini tidak ada batasan nilai dan volume barang/jasa. Peserta lelang hanya tinggal memasukan nominal harga. Namun demikian, peserta hanya bisa memasukan pengadaan barang/jasa sesuai standar dan spek yang ditetapkan. Sebagai contoh pengadaan laptop, maka peserta tinggal memasukan penawaran harganya saja.

    "Jenis barang dari sistem pengadaan ini sangat banyak, mau kontruksi barang dan jasa lainnya bisa asalkan memenuhi kriteria yang bisa distandarkan spek dan metode kerjanya dan yang sudah tersedia di pasar," paparnya.

    Setiabudi mengaku sistem lelang cepat telah diterapkan Pemprov DKI. Begitupun LKPP yang menggunakan sistem ini untuk tender gedung. Namun, karena belum banyak penyedia yang ikut, maka proses tender berlangsung hingga seminggu karena perlu melakukan skrining kepada para penyedia terlebih dulu.

    Dia berharap sistem baru ini akan mempercepat proses pengadaan, agar bisa diselesaikan paling lambat setiap akhir Maret. Jika proses pengadaan cepat maka di triwulan pertama sudah ada penyerapan anggaran sehingga proses pembangunan akan langsung bergulir dan perekonomian juga langsung berjalan.

    "Sebelumnya, proses lelang baru dilakukan Juni sehingga memperlambat penyerapan. Tapi kini, kami mau lelang dilakukan sejak Oktober tahun sebelumnya supaya Januari sudah teken kontrak dan serap uang muka.
    Nanti di Oktober sudah pada istirahat, tinggal membuat laporan saja," ucapnya.

    Meski lebih cepat namun sistem masih harus melalui LPSE. Dibutuhkan juga sistem informasi kinerja dari para penyedia.

    Jika sistem informasi ini telah berjalan, maka saat ada lelang cepat akan langsung dikirim data kriteria barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah ke email masing-masing penyedia. "Kami lakukan masih sosialisasi ke LPSE. Targetnya sistem ini harus sudah dipakai di seluruh daerah," tutupnya.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus