Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna Laporan Reses I

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11501.jpg

    BANDUNG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Reses I Tahun Sidang 2015 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Lantai II Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (16/3).

    Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM itu, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, para pimpinan Organisasi Perangat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan partai politik dan para tamu undangan lainnya.

    Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat melalui juru bicaranya masing-masing menyampaikan hasil rerses I Tahun Sidang 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015.

    Laporan hasil reses diawali oleh fraksi Golkar, kemudian fraksi PDIP, farkasi PKS, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi PPP, fraksi Restorasi Nurani Rakyat hinga fraksi PKB.

    Menurut Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM, ada beberapa catatan hasil Reses I DPRD Jawa Barat yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam bidang pemerintahan, misalnya, perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

    Dalam bidang perekonomian juga harus ada peningkatan koordinasi terkait dengan kebijakan ekonomi yang ada di provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kemudian juga adanya peningkatan perhatian langsung pemerintah kepada masyarakat.

    “Catatan dalam bidang keuangan antara lain kredit cinta rakyat harus terus menjadi bagian ada di masyarakat. Kemudian tentang pembangunan, antara lain mohon diperhatikan jalan-jalan yang rusak, irigasi, dan penanganan banjir,” kata Ineu usai memimpin rapat paripurna kepada wartawan.

    Kemudian juga pembangunan di beberapa daerah yang masih diharapkan ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masyarakar di desa-desa,  selain juga bantuan infrastruktur desa, yang harus tetap menhjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Dalam bidang kesejahteraan rakyat, masyarakat memerlukan penataan yang betul-betul professional, tepat sasaran terkait kebijakan pemerintah pusat, misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat. Kemudian juga kepribadian budaya yang harus diterapkan di Jabar.

    “Bantuan-bantuan langsung kepada mastaakat, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat masih dipandang harus menjadi perhatian dan juga perlu ada pengawasan serius sehingga pelaksanaan seluruh program pembangunan yang ada di Jabar ini,  betul-betul terimplementasi di masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus