Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Baru 35 Persen Penerbit Laksanakan Serah Simpan Karya Cetak

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11734.jpg

    BANDUNG- Kepala Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, DR. Hj. Oom Nurrohmah, MSi.

    Mengungkapkan, di Jawa Barat masih banyak penerbit swasta yang belum melaksanakan kewajibannya menyerahkan karya cetak ke Bapusipda Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

    “Dari sebanyak 140 penerbit swasta di Jawa Barat, baru 35 persen yang aktif melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetaknya ke Bapusipda Jawa Barat,” kata DR.Hj. Oom di kantornya, Perpustkaan Deposit Bapusipda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 629 Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Selasa (1/4).

    Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990, kata Dr.Hj.Oom ditegaskan, setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada perpustakaan nasional, dan sebuah kepada perpustakaan daerah di Ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan setelah direbitkan.

    Selain penerbit, pengusaha rekaman juga wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya yang dihasilkan kepada perpustakaan nasional dan sebuah kepada perpustakaan daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses rekaman. Hal itu ditegaskan dalam pasal 3 undang-undang tersebut.

    “Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, berlaku pula terhadap setiap warga Negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri,” katanya.

    Agar para penerbit dan pengusaha rekaman di Jawa Barat memenuhi kewajibannya, Bapusipda Jabar melakukan langkah-langkah. Antara lain setiap tahun mengundang para penerbit dan pengusaha rekaman untuk temu wicara dan advokasi di Kantor Perpustakaan Deposit Bapusipda Jabar dengan menghadirkan nara sumber yang memiliki otoritas tinggi terhadap implementasi undang-undang Nomor 4 tahun 1990.
    “Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dengan memperbanyak undang-undang nomor 4 tahun 1990 dan menyebarkannya ke pihak terkait,” katanya. 

    DR. Hj. Oom mengimbau agar penerbit dan pengusaha rekaman yang belum melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak atau karya rekamnya ke Bapusipda Jawa Barat agar segera melaksanakannya demi pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa. 

    "karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, karsa dan karya manusia," katanya.(enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus