Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Terima Rekomendasi DPRD Jabar Soal LKPJ 2014

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11887.jpg

    BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan menerima sekaligus akan menindaklanjuti usulan dari DPRD dalam rekomendasi yang diberikan Pansus kepada Pemprov Jabar usai mendengarkan paparan mengenai rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin sore (13/4).
     
    Pembahasan mengenai LKPJ 2014 dilakukan oleh Panitia Khusus I DPRD Jabar yang diketuai oleh Gatot Tjahyono, mulai tanggal 5 Maret - 10 April 2015. Ada 30 point rekomendasi yang diberikan Pansus kepada Pemprov Jabar, diantaranya mengenai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; peningkatan pendapatan; serta meminta agar pemprov segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana PON XIX, pembangunan Bandara BIJB Kertajati, dan beberapa ruas jalan tol.
     
    Selain itu, Pansus pun meminta agar dilakukan langkah strategis dan konkret dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemasyarakatan; seperti penyalahgunaan narkoba, trafficking, KDRT, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
     
    Menanggapi hal ini, Gubernur pun mengatakan akan menindak lanjuti masukan dari DPRD untuk perbaikan yang akan datang. “Bahwa ada kekurangan disana-sini betul. Insya Allah semua saran, rekomendasi dari DPRD akan kita tindak lanjuti untuk perbaikan-perbaikan pada anggaran yang akan datang. Termasuk anggaran 2015. Di perubahan anggaran 2015 kita akan koreksi,” ujar Gubernur kepada para awak media.
     
    “Nanti kita akan lakukan pemilahan-pemilahan. Kita akan fokus perbaikannya dimana. Pendidikan, kesehatan, masih menjadi sorotan. Karena itulah masalah kita saat ini,” tambah Gubernur.
     
    Gubernur pun menekankan bahwa kedepannya program pembangunan akan lebih mengedepankan peran serta masyarakat atau civil society, tidak hanya mengandalkan program dari pemerintah.
     
    “Kita tidak punya cukup anggaran untuk menyelesaikan seluruh problema di hadapan kita. Kedepan tentu hal-hal yang bersifat kemasyarakatan bida dilaksanakan lewat civil society. Sebab sekarang pemerintahan kita sedang menuju transisi gotong royong, kebersamaan yang lebih baik lagi. Gabungan program pemerintah dengan masyarakat, itulah keberhasilan,” jelas Gubernur.
     
    Terkait kewenangan SMA/SMK yang akan dibawah pengelolaan pemerintah provinsi, Gubernur pun yakin mulai tahun depan SMA/SMK di Jawa Barat akan berada di bawah pemprov. “Saya kira SLTA juga akan kita benahi dan akan kita terus sempurnakan. Secara kewenangan SMA/SMK masih di kabupaten/kota, kemudian kita mengajukan kewenangan supaya segera ditangani oleh provinsi,” ungkap Gubernur.
     
    Selain itu, karena wilayah Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana maka Pansus pun merekomendasikan pemprov untuk dapat meningkatkan upaya mitigasi bencana. Hal lainnya, yaitu perlunya peningkatan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sehubungan dengan makin banyaknya pornografi, pornoaksi, dan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan norma agama, budaya, dan hukum.
     
    Rapat paripurna tersebut dihadiri 73 anggota dari 100 anggota DPRD Jawa Barat. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Plh. Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, para Asisten Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala OPD dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus