Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPMPD Dorong BUMDES Akses Modal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11943.jpg

    BANDUNG- Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) terus mendorong agar setiap desa di Jawa Barat memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa yang aktif.

    “Kita harapkan nantinya segala macam aktivitas perekonomian desa dimotori oleh BUM Desa. Oleh karena itu, pengelolanya harus orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat, R. Firman Nurtafiyana di ruang kerjanya, Kantor BPMPD Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 466, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Jum'at (17/4).

    R. Firman menjelaskan, BUM Desa yang aktif saat ini baru sekitar 1000 BUM Desa dari 5319 desa di Jawa Barat. Pihaknya akan terus berupaya agar BUM Desa-BUM Desa lainnya yang tidak aktif  menjadi bangkit.

    Salah satu upayanya dengan memberikan dukungan pendampingan teknis, manajemen kelembagaan, termasuk dukungan permodalan kalau memang dianggap perlu. Dalam konteks dukungan permodalan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan stimulan untuk beberapa BUM Desa, namun memang jumlahnya tidak besar.

    “Kami juga terus dorong agar BUM Desa dapat memperoleh akses permodalan, antara lain melalui Program Kredit Cinta Rakyat yang memang program tersebut ditekankan untuk masyarakat perdesaan. Kami juga memfasilitasi mengakseskan BUM Desa ke beberapa sumber permodalan yang ada,” katanya.

    Upaya lainnya yang dilakukan untuk membangkitkan BUM Desa, jelas R. Firman, pihaknya mendorong kewirausahaannya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa, bisa berupa usaha barang hasil bumi di masing-masing desa maupun usaha dalam bentuk jasa. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus