Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Disnaker Prov. Jabar Lebih Serius Berikan Perlindungan TKI

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12057.jpg

    BANDUNG-Hingga kini,  di Indonesia, terdapat 12 provinsi yang menjadi pengirim TKI, satu di antaranya Jabar. Karenanya, agar sistem perlindungan kepada para TKI lebih optimal, ke-12 provinsi tersebut menginginkan adanya  perubahan mekanisme.

    "Yaitu dalam hal penempatan dan perlindungan TKI (P2TKI) di luar negeri. Usul kami, membentuk Lembaga Pelayanan Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan TKI (LPTSA-P2TKI)," tandas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar,  Hening Widiatmoko.

    Menurutnya kehadiran LPTSA-TKI itu untuk menggantikan sistem "satu pintu" yang selama ini Badan Negara Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) kelola.

    sejumlah provinsi itu antara lain Jabar, Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jambi, dan Kalimantan Utara.

    "Pembentukan LPTSA-P2TKI untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan. Di antaranya mendirikan LPTSA-P2TKI di setiap provinsi."

    Sejauh ini,  mekanisme pengiriman TKI kurang tepat karena terjadi beberapa pelanggaran peraturan. Contohnya, sebut Widi, keberadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) yang merupakan perangkat BNP2TKI  di daerah, tidak sesuai Peraturan Menteri Ketenegakerjaan No 22/2014,  yang menyatakan kewenangan penempatan dan
    perlindungan TKI menjadi tanggung jawab kepala daerah. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus