Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPMPT Sosialisasikan UU Pemda di Majalengka

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12080.jpg

    MAJALENGKA – Setelah menggelar Focus Group Disscusion (FGD) di Karawang minggu lalu, kini giliran Majalengka dan sekitarnya yang disambangi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar. 

    Seperti di Karawang, FGD di Majalengka dan sekitarnya juga dilakukan untuk menjaring inforamsi tentang UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut perubahan kewenagnan perizinan.

    “Dengan adanya UU 23/2014 itu, ada beberapa perizinan yang tadinya merupakan kewenangan kabupaten kota, kini menjadi kewenangan Provinsi dan begitu juga sebaliknya. Ada juga kewenangan kabupaten kota dan provinsi, yang kini menjadi kewenangan pusat. Ini perlu dirembukkan dengan kabupaten kota untuk langkah-langkah ke depan” ujar Kepala BPMPT Jabar Dadang M Ma’soeum, dalam pembukaan FGD di Majalengka, Selasa (28/4).

    Beberapa perubahan kewenangan perizinan itu antara lain di bidang pendidikan, ESDM, kelautan dan perikanan. “Misalnya, izin pendirian dan pengelolaan SMA/SMK yang dulu oleh Kabupaten Kota, kini menjadi kewenangan Provinsi, kemudian izin pengelolaan kelauatan dan pengelolaan perikanan menjadi tanggunjawab provinsi dan pusat, dan sebagainya” kata Dadang.

    Dadang menyebutkan, karena Undang Undang itu sudah berlaku, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini BPMPT berkewajiban mengkonsolidasikan tata perizinan kedepan agar tidak terjadi tumpang tindih dan kecemburuan, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. FGD di Majelengka dihadiri juga oleh Badan terkait dari Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Sumedang (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus