Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hindari Persoalan Hukum Dampak UU Desa Aher : Perlu Ada Sosialisasi Bagi Kades

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12086.jpg

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan bahwa isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang paling “heboh” adalah mengenai rencana pengucuran dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia.

    Ini diutarakannya usai menghadiri pembukaan acara Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang yang digelar di RedTop Hotel Jakarta, Selasa (28/04).
     
    Untuk itu, Aher sangat mengapresiasi sosialisasi yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Bappenas.
     
    Menurutnya, sosialisasi sangat penting dalam mencegah adanya persoalan hukum. Selain itu, Aher juga menekankan bahwa harus ada peningkatan kapasitas para kepala desa dan peragkatnya, guna membuat perencanaan anggaran RAPBD yang baik.
     
    “ini harus dilatih sepenuhnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai kepada monitoring dan evaluasi”, ungkap Aher ditemui usai acara pembukaan sosialisasi.
     
    “dengan begitu, betul-betul berjalan efektif, efisien, utamakan kepentingan masyarakat luas. Pada saat yang bersamaan, juga dibuat laporanya dengan baik, sehingga tidak akan ada persoalan hukum”, tambahnya.
     
    Acara yang diselenggarakan hingga 30 April 2015 mendatang ini dihadiri oleh 6 Gubernur, 159 Bupati/Walikota, 22 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi, dan 256 BPMPD Kabupaten/kota se-Indonesia.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus