Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    2016 Diupayakan Tidak Ada Pungutan di SMA/SMK

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12139.jpg

    BANDUNG- Aksi Demo sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Wilayah Jawa Barat di depan Pintu Gerbang Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (4/5) diakhiri dengan dialog para mahasiswa dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Dodin Rusmin Nuryadin.

    Dalam dialog tersebut, Presiden Mahasiswa Unpad Bandung, Habib Baihaqi antara lain mempertanyakan realisasi janji Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan yang akan mengratiskan pendidikan di Jawa Barat.

    Terkait dengan pertanyaan mahasiswa tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Dodin Rusmin Nuryadin menjelaskan bahwa kalau melihat realitas sekarang jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP sudah gratis karena biaya pendidikannya sudah ditanggung oleh pemerintah. Kecuali sekolah-sekolah tertentu yang memang melaksanakan pelayanan pendidikan tertentu, swasta terutama, masih ada pungutan, itu komitmen para orang tua  dengan sekolah dan itu dijamin oleh Undang-Undang, boleh.

    “Untuk SMA tahun 2015, sudah 16 kabupaten/kota di Jabar, sudah tidak ada pungutan, kecuali sekolah-sekolah yang melaksanakan peyanan tertentu tadi. Dan Pak Gubernur, sedang menghitung apabila alih kelola tahun 2016, mudah-mudahan seluruh pendidikan menengah secara universal, SMA, SMK, tidak ada pungutan. Tapi, dengan catatan, pada sekolah-sekolah tertentu yang melaksanakan pelayanan pendidikan tertentu, itu dikecualikan. Yang paling penting lagi adalah, kita mempermudah aksesibilitas bagi orang-orang yang bersekolah di SMA. Tidak boleh lagi orang, tidak bisa atau susah mengakses pendidikan SMA. Itu jaminan, harus,” tutur Dr. Dodin.

    Apabila alih kelola SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi terlaksana pada tahun 2016 sesuai yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, soal aksesibiltas tadi, menurut Dr. Dodin, mudah-mudahan sudah dapat ditempuh dengan mudah mulai Januari 2016.  

    “Kalau pusat menyetujui. Kita sedang menghitung pembiayaannya, dan nanti pembahasan di pusat September 2015. Apabila sejalan pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terealisasi tahun 2016. Dan boleh dicek, provinsi lain belum ada,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus