Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tahun 2018, TKI Berijasah SMA

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12321.JPG

    BANDUNG-Anggota Tim Pengawas TKI dari DPR RI , Ahmad Zainuddin dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id (18/5) mengungkapkan, pemerintah akan menghentikan pengiriman TKI informal ke Timur Tengah pada 2018. Penempatan dilakukan hanya terhadap TKI sektor formal atau Skill Labour.

    Rencana  tersebut layak untuk didukung  karena sudah saatnya TKI yang ditempatkan di luar negeri adalah yang memiliki kemampuan dan kualifikasi internasional.

    "Citra bangsa Indonesia di Timur Tengah, dikenal sebagai bangsa pembantu karena banyaknya WNI yang bekerja di sektor informal. Hal ini juga yang terjadi di negara-negara penempatan lainnya di luar Timur Tengah.

    Penghentian pengiriman TKI informal juga harus dilakukan terhadap negara-negara penempatan lainnya di luar Timur Tengah. TKI yang ditempatkan, harus yang memiliki kemampuan (skill) dan kualifikasi yang dibutuhkan lapangan kerja internasional. Contohnya penguasaan bahasa asing dan informasi teknologi (IT).

    Bagi mereka yang akan bekerja di luar negeri, perlu ada penekanan agar mereka diwajibkan belajar minimal sampai level SMA atau SMK dan bisa bahasa Inggris atau Arab sehingga tidak lagi menjadi TKI informal.

    Penghentian pengiriman TKI informal tentu akan berdampak di dalam negeri, karena jumlah WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tidak sedikit. Ada sekitar 4 juta WNI yang bekerja di sektor informal, sebagian besar di Timur Tengah, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

    Dengan rencana tersebut, pengiriman TKI ke luar negeri harus memenuhi syarat yaitu  berkualitas dan berkemampuan. Namun di dalam negeri, pemerintah pusat dan daerah harus men-support perekonomian lokal untuk membuka lapangan pekerjaan. Jangan menjadi masalah baru yaitu pengangguran.

    Pemerintah, sejalan dengan rencana tersebut harus merombak total sistem perekrutan, pembinaan hingga penempatan TKI, mulai dari kebijakan dasar, pengetatan persyaratan PJTKIS, penegakan hukum, hingga pada pembinaan TKI dengan sertifikasi internasional. (SN)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus