Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi Perda Perlindungan TKI

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12418.jpg

    BANDUNG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja kini sedang menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat.

    “Dengan kegiatan sosialisasi ini kita mengharapkan, pertama, masyarakat mengetahui perda-perda tersebut. Kedua, masyarakat yang ingin menjadi TKI ke luar negeri tahu bahwa pemerintah itu melindungi mereka dan keluarganya. Dan yang ketiga, agar para penyelenggara ketenagakerjaan dan serikat pekerja mengetahui perannya masing-masing,” kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Drs. Johny Darma, MM di ruang kerjanya, Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 532, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Kamis (21/2).

    Dalam tahun 2015 ini, jelas Johny, kegiatan sosialisasi kedua perda tersebut dilakukan di empat wilayah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Jawa Barat. Kegiatan sosialisasi bulan Mei dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 19. Sedangkan untuk bulan Juni 2015 akan dilakukan di Cirebon. Adapun lokasi sosialisasinya menggunakan aula atau ruangan di gedung dinas yang menangani ketenagakerjaan pada kabupaten tersebut.

    “Dalam sosialisai ini kita mengikutsertakan para stakeholders terkait dengan bidang ketenakerjaan, antara lain SMK-SMK yang memiliki bursa kerja khusus, perusahaan pengerah tenaga kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau PPTKIS, serikat-serikat pekerja yang masuk di dalam kategori tripartit, Apindo, pemerhati perempuan, kalangan perguruan tinggi serta aktivis lembaga swadaya masyarakat,” katanya. (enal)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus