Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Perkara Tipikor Di PN Tipikor Capai 33 Kasus

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12460.jpg

    BANDUNG. PN Tipikor Bandung, dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan Korupsi, secara kontinu terus menuntaskan tindak pidana korupsi.

    Untuk saat ini perkara korupsi yang sedang ditangani mencapai 33 kasus. Hal demikian, diungkapkan Humas Pengadilan Negeri (PN)Bandung Djoko Indiarto, Senin sore (25/5)

    Perkara tersebut, ungkap Djoko sudah mulai disidangkan  dengan jumlah terdakwa 35. Keberadaan terdakwa ada  yang ditahan dirumah tahanan ( Rutan) Kebon Waru    Jl.Jakarta, ada juga yang ditahan Lembaga Pemasyarakan (Lapas)  Sukamiskin, dan ada  juga terdakwa status tahanan kota, meskipun statusnya ditahan, terdakwa masih bisa beraktifitasseperti biasa, asal jangan keluar kota.

    Agenda sidang sudah diatur hari Senin di jadwalkan khusus Sidang Tipikor dan dan Perdata, Selasa Sidang Tindak Pidana Umum (Pidum), Rabu Sidang tipikor dan Perdata, Kamis Pidum dan Perdata, Hari Jumat khusus Sidang Tilang Lalu Lintas (lalin) serta sidang Permohonan Penetapan, Pemeriksaan Setempat (PS)/ Sidang ditempat.

    Dari 33 perkara tersebut, meskipun dalam berkas perkara di seplit/dipisah, bisa saja, sidangnya disatukan, asal saja majelis hakimnya sama, biasanya sidang disidangkan bersamaan, meskipun, tidak satu berkas, pada saat pemeriksaan saksi, bisa saja saksi yang dimintai keterangannya sama 

    Setiap sidang misalnya tipikor/pidum  agendanya beda-beda,dari mulai dakwaan, eksepsi, jawaban eksepsi, putusan sela, pemeriksaan saksi,ahli, barang bukti, pemeriksaan terdakwa, tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU), Pledoi/pembelaan Penasehat Hukum (PH) atas tuntutan JPU, reflik/ jawaban JPU atas pembelaan , duplik/ Jawaban atas Reflik JPU, selanjutnya Vonis/ putusan majelis hakim.    

    Vonis hakim,perkara  tidak terhenti disitu, bila  terdakwa atau JPU tidak puas, bisa melakukan upaya hukum banding, bila Perkara disidangkan terbukti, namun bila perkara PidanA terdakwanya dibebaskan,JPU  Upaya hukumya Kasasi, sementara upaya masih bisa dilakukan oleh para pihak, yaitu upaya luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK)  

    Perkara Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrach, kejaksaan dapat melakukan eksekusi, sesuai SOP (Standar Operasional Presedur), diawali dengan pemanggilan.Eksekusi dapat dilakukan meskipun terdakwa upaya hukum PK,karena PK tidak menghalangi eksekusi.

    Meskipun Demikian pada perkara Narkoba, ujar Djoko eksekutor menunggu hingga upaya hukum, tidak ada lagi, sebab bila Vonis mati di eksekusi, sementara upaya masih berjalan, khawatir upayanya dikabulkan. (SN)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus