Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dinas ESDM Tindaklanjuti GNP Pertambangan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12500.jpg

    BANDUNG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melaksanakan Gerakan Nasional Penyelamatan (GNP) Sumber Daya Alam (SDA), termasuk di dalamnya SDA Pertambangan. Gerakan tersebut dilakukan terkait dengan adanya temuan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan SDA Indonesia.

    “Kita sangat support dengan program KPK tersebut karena momentumnya berkenaan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan bidang pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Dr.Ir.Dewi Yuliani, MT di ruang kerjanya, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Rabu (27/5).

    Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Pertambangan tersebut, menurut Dewi, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dengan melakukan langkah-langkah.

    Langkah yang telah dilakukan antara lain menyampaikan laporan kepada KPK tentang pengelolaan bidang pertambangan di Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2015 lalu. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2015 mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia yang diikuti oleh empat pemerintah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi D.I. Yogyakarta di Semarang. Dalam rapat tersebut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Ir.H. Yerry Yanuar, MM mewakili Gubernur Jawa Barat menyampaikan presentasi.

    Langkah selanjutnya, jelas Dewi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat akan mengadakan rapat  dengan Dinas ESDM kabupaten/kota sekaligus menyediakan desk nntuk penyerahan dekokumen terkait pengelolaan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi pada Hari Jum’at tanggal 29 Mei 2015 di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

    Dokumen-dokumen yang harus diserahterimakan antara lain dokumen jaminan reklamasi, dokumen jaminan kesungguhan, dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen segala macam laporan, peta-peta lokasi pertambangan dan dokumen lainnya terkait dengan pengelolaan pertambangan. Dokumen-dokumen tersebut harus sudah selesai diserahterimakan oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi paling lambat tanggal 3 Juni 2015 untuk disanpaikan laporannya oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat. Tanggal 10 Juni 2015,  Gubernur harus sudah menyampaikan laporan kepada KPK.

    “Nanti kita cek dokumen-dokumen tersebut satu persatu, antara lain mengenai masa berlakunya IUP dan apakah sudah sesuai aturan atau belum dalam pelaksanaanya,” kata Dewi. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus