Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pentingnya Perpres Pengendalian Harga Bahan Pokok

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12544.jpg

    BANDUNG–Anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal, dalam release yang diterima jabarprov.go.id, (31/5) mengungkapkan  Pemerintah diminta lebih serius memperhatikan kondisi naiknya harga bahan pokok. Hal tersebut, perlu dilakukan agar rakyat tidak semakin kesulitan.

    Dalam Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 25, mengatur tentang pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia.

    Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Harga menjadi relevan untuk segera diterbitkan. Faktanya, kenaikan harga bahan pokok sudah mulai terjadi terutama di wilayah Pulau Jawa.

    “Pemerintah dapat menjadikan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok dan barang penting lainnya. Melihat gejala kenaikkan harga bahan pokok menjelang Ramadhan,  Pemerintah perlu untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya. Dengan adanya Perpres ini Kementerian Perdagangan akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar. Nantinya menteri memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar

    Harapannya, Perpres Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok bisa terbit sebelum bulan Ramadhan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga.

    Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, sambung Refrizal menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di ASEAN. Inflasi akan semakin tinggi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

    “Bila pemerintah tidak serius mengendalikan harga-harga bahan pokok, inflasi akan semakin tinggi, pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil terutama mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

    Pemerintah melalui Kementerian Pedagangan, dapat mengendalikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya melalui tata distribusi bahan pokok. Selain itu, Bulog harus menjalankan fungsi sebagai buffer dengan sebaik mungkin.

    Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki distribusi dari barang pokok dan penting lainnya. Selain itu, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan sistem informasi perdagangan yang merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2014 sehingga setiap ada kenaikan harga, masyarakat dapat ikut mengawasi. (SN)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus