Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Keberadaan Taxi Uber Tak Masuk PAD

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_12985.jpg

    BANDUNG-DPRD Kota Bandung mendukung Pemerintah Kota Bandung yang berencana melakukan penertiban terhadap keberadaan Taxi Uber di Kota Bandung.

    Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purna membenarkan keberadaan taxi uber tentu sangat merugikan bagi taxi yang resmi.

    “Masalah legalitas operasi taxi tersebut ini sangat merugikan dan berdampak pada PAD  karena tidak ada izin resmi,” ujarnya.

    Menurut Andi, jika keberadaan taxi uber dibiarkan di khawatirkan akan berpengaruh kepada perusahaan perusahaan taxi di Kota Bandung yang resmi.    

    “Selain pendapatan berkurang juga tidak mustahil perusahaan tersebut akan mengurangi armada taxi nya karena berat membayar operasional dan jika ini terjadi maka akan berdampak juga bagi pendapatan daerah,’ katanya.

    Andi mengatakan, jika taxi uber terus menjamur, maka akan berat bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengejar target retribusi dari sektor perhubungan.

    “Pendapatan restribusi  perhubungan belum maksimal, tahun ini rencanaya target di bidang perhubungan akan kita naikan tapi  dengan adanya taxi uber tentu pendapatan di sektor ini akan berat untuk mengejar target tersebut,” tuturnya. 

    Oleh karenanya menurut Aan, Pemkot Bandung harus segera menertibkan keberadaan taxi uber di Kota Bandung yang dinilai melanggar aturan. 

    “Jaminan keamanan masyarakat harus diperhatikan, karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan akan sulit mencari penanggungjawabnya,” pungkasnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus