Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Mendagri Ingatkan Area Rawan Korupsi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13644.jpg

    BANDUNG-Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo mengingatkan agar pemerintah daerah dan seluruh masyarakat memahami area rawan korupsi, antara lain dalam dana bantuan sosial (bansos) dan hibah.

    “Dana hibah dan bansos memang perlu tetapi jangan sampai yang mendapatkan hibah dan bansos orangnya atau lembaganya  itu-itu saja dari tahun ke tahun. Ada proses pengawasan, baik dari BPKP dari BPK, Kejaksaan, Kepolisian, ini akan terus menerus memantau kinerja pemerintah daerah yang di dalamnya ada DPRD, termasuk area rawan korupsi,”  kata Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Peringatan HUT ke-70 Provinsi Jawa Barat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (19/8).

    Selain dana bansos dan hibah, area rawan korupsi lainnya, menurut Mendagri, adalah dalam perencanaan anggaran, retribusi pajak  dan berbagai keuangan yang belum selesai kaitan payung hukumnya.  

    “Kemendagri akan terus menerus merevisi berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, Keppres maupun Permendagri, sehingga DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik di daerah itu bis terlindungi dengan baik,” katanya.

    Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan dengan cermat area rawan bencana. Area tersebut harus dipetakan dengan detil di Jawa Barat yang setiap saat muncul. Pemda juga harus mempetakan mana daerah rawan konflik, daerah kecamatan, desa, kelurahan yang padat penduduk dsb, termasuk berbagai hal yang menyangkut kesehatan, angka kematian ibu hamil misalnya, anak-anak kekurangan gizi,  dan bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan.

    Yang berikutnya, lanjut Mendagri, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI, pemerintah daerah dan masyarakat harus mempetakan area-area yang rawan radikalisme dan area yang rawan unsur-unsur yang akan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Saya kira area-area rawan ini  harus dicermati oleh pemerintah daerah, yang terhormat anggota DPRD dengan instansi pendukung lainnya, harus bersatu padu,” tegasnya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus