Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ketiadaan Standar Harga Gas Domestik Dipertanyakan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13907.jpg

    JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI,  Iskan Qolba Lubis dalam release yang diterima jabarprov.go.id (7/9).

    Mengatakan  pihak Komisi VII DPR RI mempertanyakan kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak menetapkan standar harga gas domestik di tengah harga internasionalnya yang terus merosot.

    Gas  adalah bagian dari sumber energi yang penting dan strategis, serta jumlah produksinya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, penentuan harga gas yang jelas ke publik mutlak dibutuhkan.

    Gas, sebagai energi penting dan strategis, pemerintah harusnya  memberkan  standar harga gas seperti BBM yang dikenal dengan harga Indonesian Crude Price (ICP).  Ketiadaan patokan harga itu memberatkan kalangan industri dalam negeri (domestik). Apalagi,  kondisi ekonomi saat ini sedang melemah. "Gas sekarang tidak bersahabat dengan industri, karena membuat biaya produksi meningkat.

    Kini, banyaknya industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari biaya produksi yang meningkat. "Jadi mahalnya gas domestik dari harga global selama ini, membuat banyak industri protes dan banyak melakukan PHK terhadap buruhnya.

    Kementerian ESDM, ujar Iskan diharapkan  segera menjelaskan ke publik soal harga gas ini, serta tidak melemparkan tanggung jawab ini kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas)."Seharusnya yang memberi penjelasan adalah Pemerintah atau Menteri ESDM, bukan SKK Migas. Karena kedaulatan energi ada ditangan Negara, sedangkan SKK Migas hanya operator bukan pemegang kedaulatan.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus