Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KPU dan Bawaslu Jangan Langgar Aturan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13946.jpg

    JAKARTA– Anggota Komisi II DPR RI , Sa’duddin dalam release yang diterima jabarprov.go. id (9/9) mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tidak boleh menabrak aturan yang ada terkait dengan pendaftaran pasangan calon. 


    Untuk menyikapi daerah yang masih memiliki calon tunggal, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon dari partai politik berdasarkan rekomendasi Bawaslu.Rekomendasi Bawaslu itu, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran KPU Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon di empat kabupaten/kota, yakni kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya.

    Langkah KPU tersebut potensial menimbulkan masalah. Sebab, pada dasarnya Bawaslu oleh Undang-Undang (UU) diberikan kewenangan, hanya untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan pelanggaran dan sengketa pilkada saja.

    “Oleh karenanya, ujar terbitnya Surat Edaran KPU yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu sangat rawan untuk digugat atau dipermasalahkan secara hukum.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus