Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Disperindag dan Komisi II Bahas Raperda Halal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14316.jpg

    BANDUNG-Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal (Reperda Halal).

     

    Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (5/10) malam itu, dibahas dalam Rapat Kerja antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat di ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat beserta lima Raperda lainnya.

     

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, MSi menjelaskan ada dua manfaat penyusunan Raperda tersebut. Pertama, sebagai dasar bagi pengembangan strategi daerah untuk memberikan perlindungan pasar lokal di masa yang akan datang. Terlebih dengan dibukanya pasar ASEAN 2015, produk lokal akan bersaing langsung dengan produk impor.

     

    Kedua, sebagai upaya perlindungan konsumen dan peningkatan yang mendukung persyaratan keamanan pangan secara religius.

     

    “Raperda ini adalah awal dari langkah penumbuh kembangan sektor agro industri halal di Jawa Barat. Di sisi lain juga sebagai langkah-langkah penyelerasan konsep halal dengan pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam jangka panjang, Raperda ini akan mendorong penguatan daya saing produk halal hingga mampu melakukan ekspansi pasar pada tingkat internasional,” katanya.

     

    Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Jawa Barat tersebut, Ferry menguraikan penjelasan isi Raperda Halal. Diantaranya mengenai ruang lingkup jangkauan kewenangan yang diatur dalam perda yang meliputi dua aspek. Pertama, pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal. Kedua, barang konsumsi terdiri dari makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia dan biologi serta produk rekayasa genetika.

     

    Dalam hal pengawasan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap produk higienis dan halal, yang meliputi label dan nomor registrasi, cara menjual dan pengiklanan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengwasan produk higienis dan halal tersebut, Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemkab/Pemkot, lembaga dan organisasi sertifikasi. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus