Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    RPP Pengupahan Harus Libatkan Buruh

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_14470.jpg

    BANDUNG–Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar, dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Senin (19/10) DPR RI mendesak pemerintah untuk melibatkan buruh dalam perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.
     
    Pemerintah, atas RPP Pengupahan  harus mendengar masukan dari semua elemen buruh. Pemerintah diminta untuk menunda perumusan RPP Pengupahan karena dinilai kuantitas dan kualitas Komponen Hidup Layak (KHL) harus direvisi.
     
    Hal yang direkomendasikan, tunda perumusan RPP Pengupahan, revisi kuantitas dan kualitas KHL dari 60 item menjadi ke 84 item, berlakukan rasio upah, bukan hanya struktur dan skala upah.

    Kondisi eksisting, Rasio upah di Indonesia sangat jomplang yakni 1:100, padahal idealnya 1:10 sampai 1:15 antara upah minimum dan upah maksimum.
     
    KHL, ujar Ansyory  tidak dijadikan acuan penetapan upah buruh dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. hal ini ditengarai akan mengembalikan rezim upah murah.
     (NR)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus