Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPR: Masukan dari KPK Diutamakan dalam Revisi UU KPK

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15045.jpg

    BANDUNG – Anggota Badan Legislasi (baleg) DPR RI , Almuzammil Yusuf dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Minggu (29/11) menegaskan bahwa Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang atas inisiatif DPR, akan mengutamakan masukan dari KPK. Sehingga, Baleg DPR berharap revisi tersebut dapat bersifat terbatas dan diselesaikan secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015.

    “Masukan dari KPK adalah masukan utama untuk RUU revisi KPK dari DPR. Sehingga, DPR bersama dengan KPK mengawal revisi UU KPK ini. Mudah-mudahan revisi itu terbatas dan usulan dari KPK itu dapat kita selesaikan secara cepat.

    “Dengan adanya masukan dari KPK ini, diharapkan tidak akan menjadi bola panas atau kontroversi yang tidak produktif di masyarakat.

    Diketahui, Revisi UU KPK ini awalnya inisiatif dari pemerintah. Dalam rapat ini pula disepakati bawah RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Hal tersebut, dikarenakan  persoalan pajak adalah domain pemerintah

    “Itu (RUU Tax Amnesty) domain dari pemerintah, karena tax adalah 75% penerimaan negara. Tentu pemerintah tahu terobosan apa yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

    Pasca ini, Baleg akan mengadakan rapat kurang dari satu bulan untuk membahas kedua RUU tersebut. Selanjutnya, kedua RUU tersebut akan dibawa ke Bamus dan rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus