Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub Musnahkan Obat-obatan dan Kosmetika Illegal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15212.jpg

    BANDUNG-Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Jum'at (11/12) memusnahkan barang-barang ilegal berupa kosmetika, obat-obatan dan obat herbal dengan cara membakarnya, bertempat di Halaman Kantor Dinkes Prov. Jabar, Jl. Pasteur Bandung.

    Barang-barang tersebut merupakan produk illegal yang dimusnahkan  161.124 kemasan obat, obat tradisional, kosmetika dan pangan. Dengan perincian :  27.757 kemasan obat illegal dan obat keras (tanpa keakhlian dan kewenangan), 108.065 kemasan kosmetika illegal yang mengandung bahan terlarang, 3.384 kemasan obat tradisional illegal yang mengandung bahan kimia obat, dan 27.918 kemasan ilegal yang mengandung bahan terlarang. Barang-barang itu mengandung bahan berbahaya hasil pengawasan dan penindakan tahun 2014-2015. Kalau dinilai keekonomian mencapai lebih dari Rp 10 Milyar.

    Wagub Jabar, Deddy Mizwar dalam sambutannya, menghimbau kepada seluruh stakeholder di Jawa Barat, agar tingginnya peredaran obat terlarang ini tidak menjadi penghalang bagi Jabar untuk maju. Melainkan menjadi tantangan dan motivasi bagi kita untuk memberantas hingga keakar-akarnya.

    Pengawasan secara komprfehensif meliputi pengawasan pre-market dan post market harus terus diintensifkan dengan system pengawasan obat dan makanan. Tidakan pengamanan dan pemusnahan terhadap produk ilegal yang berhasil ditemukan perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak terus beredar dan dikonsumsi masyarakat.

    Wagub mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa untuk mengawasi barang-barang illegal, maka gunakan semboyan "Cek KIK", yaitu, "Cek Kemasan", "Cek Ijin Edar", dan "Cek Tanggal Kadaluarsa".

    Sementara dalam rilis yang dikeluarkan Biro Hukum dan Humas Badan POM menjelaskan, selama periode Januari-November 2015 BBPOM di Bandung telah menindaklanjuti 23 perkara secara pro-justitia. Satu perkara sudah mendapatkan keputusan tetap pengadilan, 4 perkara sudah P21, 4 perkara P19, 11 perkara sudah tahap 1, dan 4 perkara dalam proses pemberkasan. Hasil putusan persidangan terhadap pelaku yang mengedarkan obat dan makanan ilegal bervariasi, mulai dari sanksi terendah percobaan 6 bulan, hingga yang tertinggi berupa kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 20 juta.

    Badan POM berkomitmen untuk terus mengawal peredaran Obat dan Makanan di Indonesia dengan melakukan pengawasan serta berkesinambungan dengan berkoordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektoral terkait.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus