Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Reses Anggota DPRD Angkat Tema Alihkelola SMA

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15214.jpg

    BANDUNG- Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, SPd mengangkat tema persiapan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

    “Dalam reses kali ini saya mengangkat tema alihkelola SMA/SMK. Saya temui stakeholders pendidikan di daerah pemilihan saya yaitu Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang,” kata H. Yomanius Untung kepada jabarprov.go.id, di Ruang Pimpinan Komisi V Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (8/12) lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Untung, dibahas persiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih tata kelola SMAN/SMKN mulai tahun 2017. Selain itu, dibahas pula tentang pencairan dana BOS Provinsi, distribusi RKB dan peralatan praktek SMK.

    Reses yang dilakukan sejak tanggal 30 Nopember 2015 hingga tanggal 7 Desember 2015 tersebut, menurut H. Untung,  hasilnya ada beberapa catatan, diantaranya tentang realisasi pencairan dana BOS Provinsi yang terhambat. Ada sekolah yang sampai bulan Desember ini belum cair dana BOS-nya, padahal seharusnya sudah dicairkan sejak awal. Hal tersebut terjadi di Sumedang dan Majalengka.

    Temuan lainnya adalah terkait dengan peningkatan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan menengah yang terhambat karena kapasitas ruang kelas, yaitu di Sumedang dan Majalengka, tidak memungkinkan untuk menampung semua lulusan SMP.

    “Ada ketidakjelasan strategi dari dinas terkait dalam mewujudkan APK 97 persen pendidikan menengah tahun 2018. Strateginya mau bagaimana, belum jelas,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat tersebut.

    Selanjutnya, kata politisi Partai Golkar tersebut, masih ada ketidakjelasan skala prioritas dalam pendistribusian bantuan ruang kelas baru. Untuk itu, Untung meminta pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan kebutuhan RKB untuk SMA/SMK di kabupaten/kota se-Jawa Barat. Hal itu perlu dilakukan agar pendistribusian bantuan RKB sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Sebab, bisa saja keinginan tidak mencerminkan kebutuhan.

    “Program pembangunan 4000 ruang kelas baru itu bagus, tapi dimana, kemana dan bagaimana skala prioritasnya itu yang tidak ada, sehingga relatif yang ngajuin itu yang dapat. Tetapi itu tidak mencerminkan kebutuhan kita untuk menampung kelanjutan pendidikan siswa lulusan SMP. Ini perlu ada pemetaan sehingga yang mendapat RKB itu daerah yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Ada usulan yang mencerminkan kebutuhan, tapi ada juga usulan yang hanya mencerminkan keinginan saja,” katanya.

    Mengenai peralatan praktek SMK, jelas Untung, ada yang masih terpusat di sekolah yang berada di ibukota kabupaten saja, sehingga para siswa SMK di luar ibukota kabupaten, harus menmpuh perjalanan puluhan kilometer untuk menggunakan peralatan praktek tersebut.

    "Untuk itu, kita dorong agar pengadaan peralatan praktek untuk siswa SMK itu ditujukan kepada daerah-daerah yang minus, daerah-daerah yang sangat membutuhkan, sehingga anak-anak sekolah untuk praktek itu tidak terlalu jauh ke ibukota kabupaten,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus