Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Optimis Pendataan Aset Selesai Juni 2011

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Poto-H.Herri-Hudaya_.jpg

    BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dapat menyelesaikan pendataan aset-aset yang dimilikinya secara rinci pada akhir Juni 2011 sebagaimana diminta oleh DPRD Jawa Barat.

    “Insya Allah pendataan aset-aset itu bisa diselesaikan pada bulan Juni 2011. Selesai dalam arti sampai pada tahap pembuatan daftar aset secara rinci, bukan sampai pada tahap sertifikasi,” kata Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Herri Hudaya, M.Si, usai menghadiri pertemuan antara Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan dan Pimpinan DPRD Jawa Barat. Pimpinan DPRD Jabar yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua DPRD Jabar  Ir. Irfan Suryanagara dan Wakil Ketua DPRD Jabar masing-masing Drs. H. Uu Rukmana, M.Si dan H. Rudy Harsa Tanaya.

    Dalam melakukan pendataan aset, menurut Herri, memang banyak kendalanya. Diantaranya karena jumlah asetnya yang cukup banyak serta tersebar di kabupaten/kota. Namun, ketika ditanya berapa jumlah aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini, Herri mengaku belum mengetahui secara pasti karena datanya ada pada Biro Pengelolaan Barang Daerah (BPBD) Setda Provinsi Jabar.

    “Mengenai berapa jumlah dan nominal aset-aset tersebut, masih diupdate oleh BPBD. Yang jelas data awalnya sudah ada,” katanya.

    Terkait dengan banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti halnya Lapangan Gasibu yang diklaim oleh masyarakat, Herri menegaskan, Pemprov Jabar terus berusaha keras untuk mempertahankan aset tersebut.

    “Dengan adanya Gasibu itu diproses secara hukum dan sudah nampak hasilnya, mudah-mudahan masyarakat jadi paham. Tidak mencoba mengganggu aset milik pemerintah. Walaupun kelemahan di kita itu ada, yaitu kelemahan dalam administrasinya. Kelemahan itu jangan dimanfaatkan karena pemerintah tidak pernah mengkooptasi aset milik rakyat,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus