Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Terkait Laporan Penangguhan UMK DPRD Subang akan Panggil Apindo dan Disnakertrans

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15632.jpg

    SUBANG-Terkait laporan adanya delapan perusahaan di Subang yang melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016 menimbulkan reaksi dari DPRD Subang.

    Menurut Sekretaris Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, Nurul Mumin pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk meminta keterangan perihal adanya penangguhan tersebut.

    "(Kami) mendapat aduan dari organisasi serikat buruh bahwa ada beberapa perusahaan yang disetujui untuk menangguhkan pemberian upah sesuai ketentuan UMK 2016. Untuk itu, agar semua informasi ini jelas, kami akan segera memanggil Kadisnakertrans Subang untuk dimintai keterangan," ujarnya di Subang, Minggu (10/1/2016).

    Jika benar informasi yang diadukan oleh Forkom KSPI itu, maka kami akan lakukan langkah langkah yang diperlukan.

    "(Selanjutnya) untuk menggali persoalan ini lebih dalam," imbuhnya.

    Nurul menekankan kepada pengurus Apindo Subang untuk memiliki kantor di kota Subang agar memudahkan komunikasi dan kerjasama secara formal oleh Apindo dengan berbagai elemen terkait.

    "Kami tegaskan Apindo harus ada kantor di Subang. Bagaimana bisa organisasi pengusaha tak mampu sediakan kantor. Kalau terjadi masalah seperti ini jadi sulit berkordinasi," ujarnya lagi.
    -- 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus