Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Dorong Masyarakat Aktif Dalam Pendidikan Anak Usia Dini

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/paud2.jpg

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan peran strategis kader PKK di tengah masyarakat. Fungsi yang dimaksud adalah mendorong masyarakat untuk memperhatikan pendidikan dan kesehatan keluarga, khususnya anak usia dini yang membutuhkan banyak perhatian, dikarenakan masa-masa pertumbuhan atau “golden age” terjadi pada usia tersebut. Kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan hal yang terus menerus menjadi perhatian khususn Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan melalui program yang digulirkan Tim Penggerak (TP) PKK Jawa Barat diharapkan dapat bersinergi dengan dinas terkait seperti; Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

     

    “Perlu sinergitas antara PKK dengan dinas terkait agar capaian program dapat terwujud secara terencana, terukur dan fokus. Sehingga dalam pelaksanaannya sasaran yang digarap menghasilkan kemajuan yang berarti, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Khususnya terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan keluarga, khususnya anak usia dini,” tegas Heryawan usai membuka Riung Mungpulung Kader Pos Paud se-Jawa Barat di Kampus UNISBA II Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Jumat (21/1). sore Pada kesempatan itu, Gubernur didampingi Ketua TP PKK Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi dan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati.

     

    Menurut Ketua TP PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan saat ini pendidikan anak-anak masih belum diperhatikan. Masalah yang muncul biasanya terkait dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya keluarga. Seperti karena tuntutan ekoniomi, sehingga menyebabkan orangtua mereka bekerja seharian tanpa memberikan pendidikan memadai. Tidak jarang anak-anak keluarga prasejahtera dipasrahkan kepada kerabat atau saudara karena ayah atau ibu si anak menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. “Anak-anak semacam itu perlu diadvokasi dengan pengadaan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) yang disinergikan dengan posyandu. Hal itu telah diatur dalam pedoman Paud yang berlaku nasional,” tutur Netty.

     

    Khusus anak-anak dari keluarga prasejahtera yang terdaftar di Posyandu di wilayahnya  masing-masing bisa mendapatkan pengasuhan di Pos Paud yang dikelola masyarakat. Pengajarnya pun berasal dari masyarakat sekitar. Pertemuan dalam Pos Paud dilakukan seminggu sekali. Materi pertemuan didominasi aneka permainan.  “Kelembagaan Paud di luar rumah hanya sebagai stimulus. Selanjutnya, pendidikan usia dini, termasuk di dalamnya pembekalan nilai-nilai moral dan sopan santun, akan lebih banyak mendapatkan porsi di dalam keluarga,” ujar Netty.

     

    Meski lembaga pendidikan dengan label Paud tumbuh subur bak jamur yang tumbuh pada musim hujan. Namun keberadaan lembaga itu justru belum mengakomodasi kebutuhan pendidikan sesungguhnya sesuai dengan pengertian Paud. Konsep Paud sebagaimana dipahami sekarang ternyata belum sepenuhnya benar. Saat ini sebagian besar masyarakat masih belum memahami konsep Paud. Pandangan awam menilai Paud sebagai bentuk kelembagaan pendidikan, seperti tingkatan yang berlaku untuk SD, SMP, dan SMA. “Padahal, Paud sesungguhnya adalah proses pendidikan usia dini yang tugas utamanya justru dipegang oleh orangtua dan keluarga di rumah. Ketika tugas itu tidak mampu dijalankan orangtua, masyarakat berperan membantu proses tersebut,” kata Netty. Bahkan konsep Paud yang benar tidak mewajibkan anak untuk mengenakan seragam,” lanjutnya

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus