Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PAN Concern Dukung Kinerja Pemerintah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Hatta-rajasa.jpg

     

    Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua merupakan partai koalisi. Sejalan dengan koalisi yang sudah dibangun, PAN tetap concern mendukung suksesnya kinerja pemerintah. 
     
    PAN, sejalan dengan semangat koalisi ikut bertanggung jawab menjalankan apa yang menjadi amanah dari rakyat. Hal demikian ditegaskan Ketua Umum PAN yang juga Menko Perekonomian ,  Hatta Rajasa, dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Horizon, Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Minggu sore (23/1).
     
    Hatta, dalam pertemuan tersebut menegaskan PAN dalam era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2, merupakan partai koalisi. Oleh karenanya, di era pemerintahan saat ini, PAN concern untuk menjalankan amanah dari rakyat.
     
    Dalam  era pemerintahan KIB jilid 2, yang dalam tataran pelaksanaannya memasuki tahapan reformasi, sudah banyak kemajuan yang sudah diraih.  Namun, masih ada yang belum dituntaskan.
     
    Pemerintah saat ini, sudah merespon berbagai program kesra, diantaranya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan berupa perbaikan gaji pada aparatur diantaranya TNI/POLRI serta  guru yang bertugas di daerah terpencil.
     
    Tentang gaji Presiden yang kini mendapat sorotan di kalangan masyarakat, tidak benar dana sebesar Rp.2 miliar untuk gaji Presiden. Alokasi dana tersebut, merupakan dana taktis yang dikelola oleh Sekretariat  Negara (Setneg).
     
    Pemerintah, dalam bidang hukum menaruh perhatian besar. Hal tersebut, dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden untuk menyelesaikan Kasus Hukum Gayus Tambunan.
     
    Presiden, atas kasus Gayus telah meminta jajaran Mabes Polri, Kejagung, Kementerian Keuangan untuk menuntaskan perkara tersebut. Dalam sisi teknis penanganannya, sejalan dengan instruksi tersebut, memberikan peluang aparat penegak hukum membuat pembuktian terbalik.Diterbitkannya Instruksi Presiden tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar agar perkara hukum tersebut segera dituntaskan.
     
    Tentang komitmen penyelesaian kasus hukum Gayus Tambunan juga dibenarkan, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Menurut Patrialis dalam konferensi pers mengatakan pemerintah telah melakukan langkah riil untuk menyelesaikan kasus hukum Gayus.
     
    Di Mabes Polri telah mencopot mereka yang terlibat dalam rekayasa kasus Gayus. Di Kejagung kini telah mempersiapkan tuntutan baru bagi mereka yang terlibat dalam kasus Gayus.
     
    Di Direktorat Imigrasi, ujar Patrialis sebanyak 27 orang yang diduga turut terlibat dalam pembuatan paspor Gayus telah dinonaktifkan. Di Kementerian Keuangan telah mengganti beberapa Pejabat Eselon I serta di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM akan terus menyelesaikan penanganan kasus hukum tersebut secara tuntas. (Nur).
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus