Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pengunaan Dana Desa Harus Transparan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16298.jpg

    BANDUNG- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Dedi Hasan Bahtiar, SE menegaskan, dana bantuan desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa meningkatkan roda perekonomian di desa.

    “Kita mengharapkan aparatur desa bisa menggunakan dana bantuan desa sebaik mungkin dan harus tranparan. Penyusunan anggaran dan program kegiatan pembangunan desa, harus berdasarkan kesepakatan bersama,” kata anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jawa Barat itu kepada wartawan.

    Dedi Hasan menjelaskan,  pengelolaan dana bantuan desa harus dilakukan dengan baik dan tertib, taat azas dan taat aturan. Oleh karena itu, Dedi meminta pemerintah memberikan arahan kepada aparatur desa. Petugas pendamping desa yang diprogramkan oleh pemerintah, harus segera direalisasikan.

    “Pendampingan ini diperlukan untuk mencegah adanya persoalan anggaran ke depannya. Jadi, petugas pendamping desa ini memberikan bimbingan teknis mengenai pengelolaan dana desa,” katanya.

    Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 12 ini juga mengatakan, dalam tahun anggaran 2016 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran Rp 115 juta per desa.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus