Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Jabar-Pemprov. Jabar Bahas Beberapa Masalah Krusial

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16642.jpg

    BANDUNG-Jajaran DPRD Jabar, Selasa (29/3) menggelar pertemuan dengan Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan.

    Dari pemantauan jabarprov.go.id, rombongan DPRD Jabar sudah tiba di Gedung Negara Pakuan sejak pukul 07.00 WIB.

    Rombongan DPRD Jabar yang dihadiri Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari, seluruh Wakil Ketua DPRD, seluruh Ketua Komisi dan seluruh Ketua Fraksi menggelar pertemuan tertutup.

    Berkenaan dengan kegiatan silaturahmi tersebut, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Sunatra dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan silaturahmi membahas persoalan pembangunan di Jabar.

    Ada beberapa masalah krusial yang muncul dalam pertemuan tersebut.
    Pertama,soal  BIJB jika diambil pengelolaan bandara oleh Pemerintah Pusat perlu dipikirkan nasib BUMD tersebut.

    Kedua soal rencana pembangunan kereta cepat dipertanyakan apa kontribusi untuk Jabar jika proyek itu sudah direalisasikan.

    Ketiga, masalah PON, tahun 2016 karena dari hasil peninjauan DPRD Jabar masih banyak venue yang belum selesai.
    Fakta anggaran sudah dialokasikan sehingga kepada Pemprov. Jabar diminta untuk diselesaikan .

    Keempat, pelaksanaan pembukaan dan penutupan diminta di laksanakan di Gelora BLA sehingga kepada  Pemkot Bandung diminta mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON tahun 2016.

    Kelima, dengan merebaknya tuntutan dari Kepala Desa agar dana desa diminta dicairkan, Pemprov. Jabar diminta memfasilitasi agar dana tersebut segera dicairkan.

    Keenam, ujar Sunatra berkenaan dengan rencana Alih kelola SMA/SMK yang membutuhakn dana besar diantaranya dana untuk guru honor yang mencapai 21.000 orang yang semula dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota perlu ada solusi yang tepat jangan sampai pendanaan untuk sektor lain karena dana yang dibutuhkan untuk guru honor saja  mencapai Rp. 17 trilyun. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus