Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Potensi Kehilangan PAD Rp25 Miliar Dari BPHTB

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/pameran-perumahan-neraca.jpg

    Bandung– Pemerintah daerah kemungkinan akan kehilangan pajak dari BPHTB hingga Rp25 miliar setahun jika perda tersebut tidak juga disahkan di daerah.

    Ketua DPD REI Jabar Yana Mulyana  menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harus melakukan berbagai langkah yang mendorong pemerintah-pemerintah daerah kota dan kabupaten supaya segera menyusun perda. Sebab sejauh ini baru ada 10 daerah baru mengajukannya.

    Upaya ini juga akan berdampak positif bagi PAD daerah tersebut. Sebab jika pemerintah daerah itu sudah memiliki perda, mereka dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dia menghitung potensial lost akibat pemerintah tidak bisa menarik BPHTB akan mencapai Rp25 miliar per tahun.

    Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPP REI Pusat Hari Raharta Sudrajat menyatakan penjualan rumah sebenarnya sudah bisa dilaksanakan meski belum ada perda BPHTB.

    Hari menyatakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI, Agus Martowardojo, Nomor S-632 /MK.07/2010 tertanggal 30 November 2010 poin kelima, bahwa penjualan perumahan dapat terus berlangsung meski perda yang mengatur BPHTB belum ada.

    "Tapi, pemerintah-pemerintah daerah tidak dapat memungut dana BPHTB. Properti sudah bisa dijual namun pemda keberatan karena kehilangan 5% pajak, sehingga akhirnya semua rugi, kan?" kata mantan Ketua DPD REI Jabar tersebut.

    Menurut Hari, jika pemerintah daerah kota dan kabupaten tidak memiliki perda BPHTB, mereka berpotensi kehilangan data serta informasi yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan.

    “Pemerintah juga tidak akan membayar upah pungut jika pemerintah daerah tidak segera membuat perda BPHTB.”

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus