Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Menakertrans Resmikan Balai Pelayanan TKI Terpadu Jawa Barat

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_1888.JPG

     

    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meresmikan Balai Pelayanan TKI Terpadu Jawa Barat. Keberadaan pelayanan online dan satu atap ini diharapkan dapat menghindari pemalsuan dokumen calon TKI, menghapus risiko calon TKI dari tindak percaloan liar dan mencegah pengiriman TKI illegal. Pelayanan itu mencakup pendataan proses dokumen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, data kepulangan TKI, dan data untuk pengaduan permasalahan TKI. Sistem pelayanan TKI online terpadu ini merupakan yang pertama dan menjadi projek percontohan di Indonesia,” kata Muhaimin Iskandar dalam rangkaian acara Konsolidasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Jawa barat yang dilaksanakan di Bandung, pada Rabu (9/2). 
     
    Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan keberadaan Balai Pelayanan TKI Terpadu dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan sistem online yang menjadi basis data bagi calon TKI yang ada di tiap daerah. Kegiatannya memadukan pelayanan  antar instansi layanan TKI dalam satu kantor bersama dengan menjalankan prinsip mudah, murah, cepat, dan aman. 
     
    "Pendataan TKI tersebut dilaksanakan melalui dinas tenaga kerja secara benar, tepat, dan sah. Selanjutnya pendataan TKI online ini akan terpusat di sistem pendataan BNP2TKI namun bisa diakses bersama dengan semua dinas tenaga kerja di wilayah Jawa Barat," ujar Muhaimin. 
     
    Dikatakan Muhaimin program sistem online seperti di Jawa Barat ini sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang menjadi kantong TKI agar keberadaan calon TKI/TKI dapat diketahui secara pasti. Untuk ke depannya model Balai Pelayanan TKI Terpadu seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia.
     
    “Kelebihan dalam system online, pendataan proses dokumen calon TKI langsung  dimasukkan oleh masing-masing kantor Dinas tenaga Kerja, yang secara otomatis masuk ke jaringan pendataan dokumen TKI sesuai data aslinya, sehingga tidak mungkin terjadi pemalsuan dokumen calon TKI,”Kata Muhaimin.
     
    Data dokumen lengkap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri akan diproses dalam bentuk KTLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) oleh BNP2TKI/BP3TKI. Sedangkan data kepulangan TKI asal setiap kabupaten/kota akan terdata dalam bentuk Data Kepulangan TKI dan data pengaduan permasalahan TKI akan didata ke dalam pendataan Crisis Center BNP2TKI.
     
    “Dengan adanya pendataan TKI secara online, diharapkan dapat membuat proses rekuitment TKI menjadi lebih tertib, dan bila terjadi permasalahan/kasus yang menimpa TKI akan lebih mudah ditelusuri dan dapat segera ditangani dengan baik, “ kata Muhaimin.
     
    Sementara itu, untuk mendukung kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Barat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan alokasi anggaran Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp 32.236.366.000 yang terdiri dari dana dekonsentrasi sebesar Rp 13.119.613.000 dan dana tugas pembantuan sebesar Rp 19.115.753.000.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus