Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Soal Pengadaan Mobil Dewan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_16970.jpg

    BANDUNG-Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Amanah, H. Yomanius Untung, SPd menerima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Bandung di Lobby Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (18/4).

    Dalam kesempatan tersebut, H. Yomanius Untung menjelaskan perihal pengadaan mobil bagi para anggota DPRD Jawa Barat sebagaimana yang dipertanyakan oleh para mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua HMI Cabang Bandung, Ganjar Darussalam.

    “Betul bahwa di dalam APBD Tahun 2016 sudah dialokasikan pengadaan kendaraan operasional dewan. Dan itu diperuntukkan bagi kendaraan operasional anggota DPRD Jawa Barat. Dari sisi prosedur, pengadaan kendaraan operasional dewan itu sudah ditempuh,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat itu.

    Untung menjelaskan, kendaraan operasional yang sekarang dipakai oleh DPRD Jawa Barat adalah kendaraan operasional tahun 2010 dan tahun 2011, tidak ada kendaraan operasional dewan yang tahun 2013.

    Dari sisi kewajaran, menurut Untung, dalam pengadaan kendaraan operasional anggota DPRD Jawa Barat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa anggota DPRD sejajar dengan pejabat eselon II.

    “Rekan-rekan tidak menjadi persoalan kalau mempertanyakan terhadap pengadaan kendaraan operasional dewan. Itu sebagai masukan. Sesungguhnya kalau bicara masalah kewajaran, rasa-rasanya sepengetahuan saya, pengadaan kendaraan itu sifatnya pinjam pakai, konsekuensinya adalah tidak ada biaya penunjang  operasional untuk kendaraan. Jadi, berbeda dengan kendaraan dinas,” katanya.

    Memang, lanjut Untung, menjadi sulit untuk mengukur apakah ini dianggap patut atau tidak, tetapi acuan yang terukurnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Acuan terukurnya adalah bahwa anggota DPRD Jawa Barat sejajar dengan pejabat eselon II.

    “Pembelajaran bagi kita semua bahwa pengadaan ini tidak mengada-ada, karena disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (enal

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus