Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Anggaran Penegakan Hukum di Indonesia Boros

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_17073.jpg

    BANDUNG-Anggaran penegakan hukum yang dikeluarkan tiap tahun dinilai tidak efisien bahkan cenderung boros. Hal ini terjadi karena paradigma yang terbangun di antara penegak hukum masih soal banyaknya jumlah orang yang ditangkap bukan pada efisiensi pengembalian kerugian negara.

    Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M menyatakan ukuran keberhasilan penegakan hukum masih pada berapa banyak orang yang masuk penjara.

    “Gak peduli efisien atau enggak. Mindset ini harus diubah, kita yang harus mengubah. Jangan tergantung pencitraan dari luar. Euphoria hura-hura pencitraan sudah lewat masanya,” ungkap Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) tersebut di Kampus Unpad, beberapa waktu lalu.

    Dia menjelaskan, biaya makanan narapidana dan tahanan sebesar Rp 15.000 per orang per hari. Jika dihitung dengan jumlah rata-rata 100.000 orang narapidana per tahun, maka biaya yang harus dikeluarkan negara hanya untuk biaya makanan narapidana saja sebesar Rp 547,5 miliar. Dengan kata lain, jika masa tahanan rata-rata narapidana lima tahun, negara mengeluarkan Rp 2,737 triliun.

    “Di sisi lain, alokasi APBN yang terealisasi oleh KPK selama periode enam tahun (2009-2014) sebesar Rp 3,02 triliun, sedangkan total nilai kerugian negara yang diselamatkan KPK secara nominal sebesar Rp 728,45 miliar. Harus ada keseimbangan. Kalau gak begitu, tekor dong negara,” terangnya. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus