Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KNRP Sampaikan Masukan Revisi UU Penyiaran

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_17760.jpg

    BANDUNG-Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyampaikan masukan kepada Fraksi PKS DPR RI terkait beberapa hal tentang permasalahan Penyiaran. Masukan tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini beserta Tenaga Ahli Fraksi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Ruang Pleno Fraksi PKS.

    “Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Fraksi PKS tentang persoalan Penyiaran di Indonesia. Pertama, revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kedua, perpanjangan izin 10 stasiun TV swasta yang berakhir masa izinnya Oktober 2016 ini. Ketiga, pemilihan komisioner KPI yang baru. Keempat, terkait adanya perubahan dari TV analog ke digital,” jelas Koordinator KNRP Ade Armando dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (8/6).

    Akademisi UI tersebut menyatakan UU Penyiaran selama 14 (empat belas) tahun tidak bisa berjalan maksimal. Hal itu dikarenakan telalu kuatnya industri media yang menguasai frekuensi publik hingga ke daerah-daerah.

    “Oleh karena itu, kunci perbaikan perbaikan penyiaran sesungguhnya ada di KPI. Perpanjangan izin 10 TV swasta seharusnya menyertakan performance selama 10 tahun terakhir. Jangan sampai pemilihan KPI yang baru, ada bau-bau industri yang dititipkan di masing-masing komisioner,” jelas Ade Armando.

    Selain itu, wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana menyoroti tentang hilangnya klausul tentang Kepemilikan dalam draf revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas bersama dengan pemerintah dalam rapat panja saat ini. Draf RUU tersebut, tambah Bayu, menyamakan antara klausul Kepemilikan dengan Pengelolaan. Sehingga, ada satu orang atau perusahaan dapat memiliki banyak lembaga penyiaran.

    “Ini yang akan membuat kualitas televisi menjadi tidak sehat. Acara di satu televisi menjadi sama karena satu perusahaan,” jelas Bayu.

    Menanggapi itu, Jazuli Juwaini menegaskan Fraksi PKS akan menyampaikan persoalan ini kepada anggota Panja RUU Penyiaran dari Fraksi PKS, yaitu Sukamta dan Hidayat Nur Wahid. Fraksi PKS, tambah Jazuli, menegaskan bahwa demokrasi harus ditegakkan secara sehat.

    “Oleh karena itu, demokrasi akan rusak, jika pemilik televisi juga pemilik partai. Kepemilikan mereka harus dibatasi,” tegas Anggota Komisi I ini. (Adi)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus