Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Jabar Minta Pemprov Lindungi Usaha Kecil Menengah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/dprdjabar2.jpg

    BANDUNG-Komisi B DPRD Jawa Barat meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi para pengusaha kecil dan menengah (UKM) terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi.

    “Dengan adanya Permendag yang membebaskan impor barang jadi oleh produsen tersebut akan membahayakan pengusaha kecil dan menengah,” kata anggota Komisi B DPRD Jawa Barat Selly Andriany Gantina.

    Selly menjelaskan, dua pekan lalu, Komisi B DPRD Jawa Barat menerima keluhan dari empat pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Bogor terkait dengan Permendag tersebut.

    Para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut,  mulai merasakan dampak dari Permendag, sehingga mengurangi produksi yang akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Oleh karena itu, kata Selly, Komisi B DPRD Jabar mengimbau Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan peraturan daerah guna melindungi para pengusaha kecil dan menengah di Jawa Barat.

    Selly berpendapat, dengan adanya bebas bea impor maka akan membuat "mati kutu" para pengusaha kecil dan menengah yang notabene tergantung dengan pasar lokal. Namun hal tersebut masih bisa dicegah.

    “Kita masih punya waktu sekitar satu bulan melapor ke Mahkamah Agung untuk melakukan kaji ulang kebijakan tersebut dan kami pun sudah mendengar keluhan dan ketakutan para pengrajin kulit di Garut, pengrajin sepatu, dan yang lainya,” kata Selly.

    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAGPER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen ditetapkan pada 4 Oktober 2010 lalu. Namun, peraturan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 lalu.

    Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyatakan, jika Pemprov Jabar tidak peduli dengan keluhan para pelaku usaha kecil dan menengah khususnya pelaku garmen atau tekstil terkait adanya Permendag Nomor 39 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi, maka dikhawatirkan nasib mereka akan sama dengan pengusaha rotan di Cirebon.

    "Jangan sampai terulang seperti tahun 2006 lalu di Cirebon yang industri rotannya jadi mati," katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus