Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemkab Subang Akan Tertibkan Bangunan Liar

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_18500.jpg

    SUBANG-Pemkab Subang berencana akan melakukan Penertiban Bangunan Liar dan menetapkan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

    Hal demikian terungkap dalam rapat koordinasi, Rabu (3/8) bertempat di Ruang Rapat Bupati Subang  yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab. Subang. Pada kesempatan itu pula hadir Dandim 0605 Subang, Kabag Ops Polres Subang, Dan Sub Denpom III/SBG, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Subang, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Subang, Badan Pengawas Jalan Nasional, Direksi PTPN VIII Bandung, Bina Marga Prop. Jabar, PTPN Ciater, PTPN Tambaksari, Perwakilan dari OPD, Camat Ciater, Camat Pagaden, dan Perum Jasa Tirta.

    Sekretaris Daerah berharap peserta rapat dapat memberikan saran yang terbaik supaya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah Kab. Subang dalam mengambil kebijakan. Kabupaten Subang akan bertambah beban dengan adanya pembangunan pelabuhan di Patimban, Jalan tol Cipali, pabrik-pabrik terkait dengan penataan kota dan penertiban bangunan liar.

    Dandim 0605 Subang berharap dalam membangun Subang jangan setengah-setengah dan melakukan pekerjaan harus tuntas, jajaran Kodim 0605 Subang selalu siap bersama-sama mengamankan demi pembangunan Kab. Subang.

    Sementara Kasatpol PP menyampaikan terkait bangunan liar di sepanjang jalan, mohon informasinya dari pihak Bina Marga dan Perum Jasa Tirta sampai batas mana batas jalan yang diperbolehkan dibangun. Terkait dengan PKL yang ada disepanjang jalan di kota subang, Kasatpol PP mohon kerjasamanya dengan instansi terkait untuk dicarikan solusi bagaimana mereka harus ditempatkan setelah dilarang berjualan disepanjang jalan.

    Pada kesempatan itu pula Kabag Ops Polres Subang menyampaikan terkait PKL disepanjang jalan agar Satpol PP memerikan pembagian zona antara lain zona hijau, zona kuning dan zona merah. Kabag Ops juga memberikan saran kepada Pemerintah Kab. Subang melalui Satpol PP supaya daerah-daerah yang dilarang berjualan, di larang dibangun harus diberikan tulisan peringatan berupa plang. [HUMAS]

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus