Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Aher: Jabar Akan Segera Cairkan APBD TA 2016 Yang Belum Terserap

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_18528.jpg

    JAKARTA-APBD Pemprov Jawa Barat hingga Mei 2016 yang belum tersalurkan mencapai Rp 8,034 Triliun. Usai Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku tidak ada kendala apapun dalam merealisasikan anggaran yang masih ada di APBD TA 2016 milik Jawa Barat.

    "Ya itu dana akan segera dicairkan," kata Aher yang ditemui usai acara.

    Pada kesempatan ini, Aher pun menjelaskan bahwa ada hal yang membuat APBD Jabar ini tidak cair dengan segera. Aher mencontohkan bahwa para pengusaha di Jawa Barat yang terlibat dalam proyek pemerintah seringkali tidak ingin mencairkan dananya ketika proyek tersebut selesai.

    "Tapi ga ada masalah, karena di Jawa Barat itu ada perilaku para pengusaha yang tidak mencairkan anggaran ketika selesai proyek (per termin)," ungkap Aher.

    Aher mengatakan, pembayaran untuk setiap termin proyek misalkan dilakukan dalam empat termin. Namun para pengusaha menginginkan pembayaran dilakukan sekaligus atau tidak dilakukan ketika setiap termin proyek selesai dilakukan.

    "Jadi kan harusnya ketika selesai seharusnya buru-buru diambil pengusaha (dananya). Tapi banyak pengusaha yang ketika mau dibayarkan, udahlah nanti saja sekalian. Jadikan proyek ini sudah jalan, pakai uang dia (pengusaha) tapi ada uang dari kita milik dia yang belum diambil. Nah, sekarang kita sedang mendesak kepada pengusaha, jangan dirapel loh. Pokoknya harus diambil, pokoknya setiap punya di termin satu (proyek), silakan ambil, termin dua ambil," papar Aher.

    "Jadi bisa (dicairkan). Jawa Barat mah aman-aman saja," pungkasnya.

    Untuk itu, Aher pun meminta kepada para pengusaha yang terlibat dalam proyek Pemprov Jawa Barat segera mengambil dana yang telah menjadi haknya, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan tidak berdampak pada sistem administrasi keuangan pemerintah.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus